Rabu, 7 Desember 2022 - 00:02 WIB

VIVA Dunia – Kementerian Keuangan Malaysia (MOF) akan menghentikan penyaluran dana sebesar RM7 miliar atau setara dengan Rp24,889 triliun dari proyek mitigasi banjir RM15 miliar atau Rp53,334 triliun yang diumumkan oleh pemerintahan Ismail Sabri sebelumnya.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, yang sekarang resmi menjabat sebagai Menteri Keuangan, mengatakan kepada wartawan bahwa dia memberikan perintah penangguhan untuk melakukan peninjauan penuh atas kontrak yang telah diberikan melalui negosiasi langsung untuk kemungkinan pelanggaran prosedur.

"Saya sudah minta agar masalah ini dihentikan dan kemudian ditinjau kembali agar ada transparansi," kata Anwar, dikutip dari Malay Mail, Selasa, 6 Desember 2022.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim

"Itu bukan jumlah yang kecil dan masalah muncul ketika aturan tidak diikuti dan ada peluang untuk dimanfaatkan," katanya dalam konferensi pers, setelah pertama kali masuk ke Kementerian Keuangan.

Anwar juga mengatakan pejabat Kementerian Keuangan telah memberi pengarahan kepadanya bahwa sekitar RM7 miliar dari RM15 miliar yang dialokasikan telah disetujui dan diberikan tanpa melalui tender.

Proyek mitigasi banjir pemerintah federal tahun 2030 telah diumumkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya Tengku Zafrul Abdul Aziz pada bulan Oktober selama pengajuan Anggaran 2023, sebagai bagian dari strategi jangka panjang Malaysia untuk menghadapi perubahan iklim.

Anwar mengatakan kemungkinan pelanggaran itu disesalkan, tetapi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pejabat senior Kementerian Keuangan karena telah mengangkat masalah ini menjadi perhatiannya.

"Mereka dapat mengklaim bahwa alokasi itu 'bersih', tetapi jelas tidak demikian ketika kita berbicara tentang persetujuan yang bertentangan dengan aturan konvensional," katanya, merujuk pada kritiknya, meskipun dia tidak menyebutkan nama siapa pun.

Anwar juga mengatakan akan mencermati semua aliran uang di pemerintahan, termasuk yang bersumber dari pendapatan judi.

"Kami akan mendalami dugaan pelanggaran atau kebocoran. Jangan terlalu terburu-buru karena sekarang saya menteri keuangan. Saya punya berkasnya," katanya saat dimintai komentar atas tuntutan Sekjen PAS Datuk Seri Takiyuddin Hassan kepada PM untuk membuktikan bahwa kampanye pemilihan umum Perikatan Nasional didanai dengan uang judi.

Selain gebrakan penyelidikan kasus perjudian, tidak terima gaji, Anwar juga menerbitkan aturan baru untuk memotong gaji sebesar 20 persen pada para menteri kabinetnya.