JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih predikat A Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi pada 2022. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memang selalu melakukan gebrakan dalam upaya reformasi birokrasi. Salah satunya memanfaatkan beragam kanal untuk kemudahan pelayanan dan respons cepat laporan masyarakat.

Penghargaan reformasi birokrasi itu diterima Ganjar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (6/12).

Ganjar mengatakan, penghargaan ini selain sebagai apresiasi sekaligus menjadi pengingat kepada seluruh instansi maupun organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus melakukan terobosan guna reformasi birokrasi. Tujuannya tentu untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Seluruh instansi kita, terutama OPD-OPD itu, dinas-dinas itu, badan-badan semuanya, agar ketika berhadapan dengan rakyat langsung, mudahkan layanan mereka,” ujar Ganjar.

Ganjar sendiri juga telah melahirkan sejumlah terobosan terkait pelayanan publik. Melalui banyak kanal, Ganjar bisa merespons masyarakat lebih cepat dan luas. Terbukti, lewat aplikasi Lapor Gub, Twitter, Instagram, SMS, Whatsapp, telepon, tatap muka, dan sejumlah kanal lain, berbagai persoalan dan keluhan masyarakat bisa tertangani dengan baik dan cepat.

Lewat pelayanan yang telah terdigitalisasi pula, kata Ganjar, upaya dalam peningkatan investasi hingga pengurangan kemiskinan bisa lebih optimal.

Untuk itu, dia pun mengingatkan kepada seluruh jajaran agar tak lekas berpuas dengan prestasi dan penilaian bagus yang telah diraih. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pronowo saat wawancara kepada awak media usai menerima penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (6/12). (Istimewa).

“Ada satu target lagi untuk bisa double A, jadi AA. Baru Jogja yang bisa mencapai nilai ini. Kita mesti belajar dari tempat lain agar kita bisa melakukannya. Intinya, birokrasinya mesti di-reform dan layanannya mesti lebih baik,” papar Ganjar.

Lebih lanjut, satu lagi target Ganjar dalam hal pelayanan masyarakat yang lebih optimal adalah 100 persen mal pelayanan publik (MPP) di Jateng. Saat ini, sudah ada 22 kabupaten dan kota yang memiliki MPP. Untuk mencapai 100 persen, tinggal 13 kabupaten/kota yang belum memiliki MPP.

“Maka saya minta seluruh Jawa Tengah yang belum ada mal pelayanan publik, segera buat. Itu tidak sulit. Hanya butuh mau saja untuk melakukan itu,” tegas dia.

Adapun 22 MPP di Jateng, di antaranya ada di Pemprov Jateng, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Sragen, Kota Solo, Karanganyar, dan Kota Salatiga. Kemudian, ada di Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Kudus, Jepara, Pati, Blora, Kebumen, Purworejo, Banyumas, Grobogan, Klaten, Brebes, Rembang, dan Cilacap.

“Setelah ada MPP segera tingkatkan pada pelayanan digitalnya. Sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan. Kalau semua sudah transparan dan akuntabel, Insyaallah itu bisa mencegah potensi korupsi. Itu penting,” pungkas Ganjar. (bay/ria)

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : ARM