RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti kabar pengembangan seluruh kepulauan Indonesia dengan lebih dari 100 pulau tropis di Kepulauan Widi yang akan dilelang melalui Pramutamu Sotheby di New York, Amerika Serikat pada 8-14 Desember 2022. 

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikitpun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi. 

"NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Gus Muhaimin dalam keterangannya, Selasa, 6 Desember 2022. 

Menurut Gus Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi harus secara detail disampaikan kepada publik. 

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra ini menegaskan, jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka ia khawatir menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya. 

"Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua," tegasnya.

Untuk itu, Gus Muhaimin mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya. 

"Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong," tuturnya. 

Gus Muhaimin juga mendorong pemerintah bersama aparat terkait untuk memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing. 

"Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa," tukasnya.