MerahPutih.com - Pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dalam pelayanan publik kini dituntut untuk ditingkatkan kualitasnya.

Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menilai, perlunya peningkatan reformasi birokrasi yang semakin responsif lagi ke depan.

Baca Juga:

Pesan Pj DKI 1 kepada ASN di Hari Bebas Kendaraan Bermotor

“Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik,” tutur Ma'ruf saat mencanangkan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dan menyaksikan peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jakarta, Senin (5/12).

Ma'ruf menguraikan bahwa transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.

“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” urai mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia ini.

Untuk itu, menurut Ma'ruf, sudah saatnya ASN meninggalkan pola kerja lama yang hirarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi.

“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” kata dia.

Baca Juga:

ASN di 3 Provinsi Baru Bakal Diisi 80 Persen Orang Asli Papua

Dalam forum yang bertajuk “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini, ia menyampaikan bahwa saat ini Reformasi Birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional periode 2021-2024.

Dengan demikian, perlu konsistensi dalam penerapannya agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.

“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” terangnya.

Ma'ruf pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia.

Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya. Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama.

"Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Menpan RB Belum Putuskan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Nusantara