loading...

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Sonny T Danaparamita meminta Meneg BUMN Erick Thohir membantu masyarakat Kalibaru Banyuwangi yang menjadi korban banjir bandang. Foto/SINDOnews

Sebelumnya, pada 20 November 2022 dalam dialog interaktif banjir bandang di Kalibaru-Banyuwangi, yang diadakan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kabupaten Banyuwangi Sonny berjanji akan menyampaikan semua aspirasi warga dan para stekholders terkait banjir bandang di Kalibaru- Banyuwangi langsung kepada Menteri BUMN.

“Saya Selaku anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur III, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas bantuan dan segala kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh PTPN XII akibat musibah banjir bandang di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi," kata Sonny pada Menteri Erick di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2022).

Baca juga: Banjir Bandang Terjang Kalibaru Banyuwangi, 9 Rumah Hanyut

“Saya sungguh memberikan apresiasi atas ketanggapdaruratan yang telah dilakukan oleh Bu Siwi Peni selaku Dirut PTPN XII maupun Pak Sanuri dan para manager beserta seluruh karyawan PTPN XII atas langkah-langkahnya dalam menangani banjir bandang yang terjadi pada hari Kamis 3 November 2022 yang lalu," terang Sonny.

Kendati demikian, Sonny juga menyampaikan kondisi objektif dari informasi yang didapatkannya di lapangan, dari pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Banyuwangi, NGO, maupun Masyarakat terdampak, termasuk pada saat dialog yang diadakan oleh ISNU. Menurutnya, setelah sebulan peristiwa bencana terjadi, situasi masyarakat di daerah tersebut masih belum normal. Hal ini, dikarenakan belum terbangunnya infrastruktur yang rusak, maupun perasaan was-was masyarakat jika banjir bandang kembali datang.

Baca juga: Puluhan Makam di Banyuwangi Rusak Diterjang Banjir Bandang, Kain Kafan Berserakan

"Saya katakan belum normal karena berbagai perbaikan infrastruktur belum tuntas dan banyak rumah warga yang hancur sehingga mereka tinggal di tempat sementara. masyarakat masih banyak yang was-was karena masyarakat mengetahui bahwa banjir bandang yang terjadi bukan karena curah hujan yang tinggi saja (malam itu 388mm). Namun juga akibat adanya pergantian tanaman dari tanaman keras kopi, kako, dan sebagainya beralih ke tebu, yang kemudian menyebabkan hilangnya kekuatan tanah dalam menahan erosi. Padahal, berdasar catatan BMKG, curah hujan yang lebih tinggi akan terjadi pada Januari dan Februari bisa hingga di atas 500 mm," lanjut Sonny.

Oleh karena itu, berdasar situasi objektif dan aspirasi masyarakat tersebut, Sonny mengusulkan kepada Menteri BUMN. Pertama, agar Kementerian BUMN dapat lebih maksimal lagi dalam membantu perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang.

"Kedua, terkait relokasi masyarakat yang terdampak bencana banjir, Kementerian BUMN dapat melepaskan sebagian lahan HGU dari PTPN XI dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang pada Pasal 31 diatur terkait Hapusnya HGU yang dikarenakan (huruf d) dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir," kata Sonny.