Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo menyampaikan, saat ini BNPB telah memiliki platform guna mengetahui informasi bencana dan risiko terjadinya bencana, yaitu Inarisk.

Platform ini berdasarkan informasi dari laman BNPB menggunakan arcgis server sebagai data server yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik, potensi kerugian ekonomi, dan potensi kerusakan lingkungan, serta terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai tool monitoring penurunan indeks risiko bencana.

Secara rinci, pria yang akrab disapa Papang ini melaporkan, sejumlah wilayah Indonesia yang memiliki risiko bencana dan jenis bencananya.

“Kami sekarang bisa memetakan, sekitar hampir 80 ribu desa di Indonesia dan 53 ribu di antaranya rawan bencana tinggi dan sedang. 45 ribu desa lebih rawan gempa, kemudian desa yang rawan gempa dan tsunami ada sekitar 5.744 desa," ujar Papang dalam diskusi secara daring, Sabtu (3/12).

Kemudian, ada sekitar 2.160 desa yang rawan terdampak gunung api, sekitar 37 ribu desa berisiko terdampak banjir, dan 41 ribu rawan kekeringan.

Banyaknya risiko bencana alam tersebut, kata Papang, tentu akan mengancam sekitar 53 ribu desa di seluruh Indonesia dan sebanyak 51 juta keluarga yang ada di kawasan-kawasan rawan tersebut.

“Ini artinya ada sekitar hampir 200 miliar orang tinggal di sana. Yang perlu kita pastikan dan kuatkan adalah bagaimana cara kita mengurangi risiko, termasuk dengan cara meningkatkan kapasitas masyarakat dan pola di desa,” ucap Papang.

Papang menyampaikan, pihaknya selama ini telah melakukan sejumlah mitigasi bencana. Jauh sebelum ada gempa Cianjur, ia dan tim BNPB telah mengekspedisi seluruh wilayah yang berisiko terdampak adanya guncangan megathrust seperti di tsunami pantai selatan, dan megathrust Mentawai, megathrust selatan Jawa sejak tahun 2019. Meski demikian, rupanya dampak yang terjadi tetap di luar dugaan.