PRFMNEWS - Presiden Joko Widodo meninjau salah satu lokasi pembangunan rumah tahan gempa di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, pada Senin 5 Desember 2022.

Rumah tahan gempa itu dibangun sebagai rumah baru bagi para korban gempa bumi Cianjur pada 21 November lalu.

Di Desa Sirnagalih rencananya akan dibangun sebanyak 200 rumah tahan gempa dan 80 di antaranya ditargetkan rampung pada akhir Desember 2022.

Baca Juga: Tiap KK Pengungsi Korban Gempa Cianjur Bakal Terima Bantuan Uang Sewa Rumah Rp500 Ribu

"Ya ini adalah lokasi untuk relokasi yang pertama. Di sini segera dibangun kurang lebih 200 rumah, contohnya sudah ada yang rumah antigempa," kata Jokowi.

Jokowi juga mengatakan, pemerintah akan membangun 1.600 rumah tahan gempa untuk warga terdampak gempa di lokasi yang lainnya.

Relokasi sendiri diprioritaskan bagi warga yang rumahnya berada di pusat gempa, terutama di Kecamatan Cugenang.

Baca Juga: Hewan Ternak Turut Dievakuasi Akibat Erupsi Gunung Semeru

“Lokasi-lokasi (rumah) yang berada di senternya gempa, utamanya di Cugenang, itu akan dipindahkan ke sini dan ke lokasi yang kedua tadi,” tuturnya.

Untuk rumah warga yang tidak direlokasi akan diberikan bantuan yang besarannya menyesuaikan tingkat kerusakan, masing-masing Rp50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah yang rusak ringan. Sedangkan rumah rusak berat, Presiden menyebut bahwa ada yang direlokasi, ada yang dibangun kembali di tempat.

Baca Juga: Donasi Bantuan untuk Gempa Cianjur Capai Rp10,5 Miliar

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Iwan Suprijanto, menjelaskan bahwa rumah yang akan dibangun di lahan seluas 2,5 hektare tersebut dibangun dengan teknologi rumah tahan gempa atau Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA). Masing-masing rumah bertipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.

“Kami telah memulai pembangunan ini 10 hari setelah bencana itu terjadi. Setelah lahan ini dinyatakan clear and clean berdasarkan justifikasi teknis Badan Geologi, kemudian BMKG, kemudian secara tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang peruntukannya untuk kawasan perumahan, dan justifikasi dari Kementerian PUPR kemungkinan untuk membangun di lokasi ini,” ujarnya.***