Jakarta: Masa jabatan Panglima TNI terpilih Laksamana Yudo Margono yang hanya sekitar satu tahun dikritik. Durasi itu dinilai terlalu singkat untuk melaksanakan terobosan dengan maksimal.
 
"Pengalaman saya bertugas, tidak mungkin (maksimal bila setahun). Padahal idealnya minimal tiga tahun," kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksamana Muda (Purn) Soleman Ponto dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Kejutan Besar di Balik Panglima Baru’ Minggu, 4 Desember 2022.
 
Ponto memerinci tahun pertama dipakai untuk mengenal tiga angkatan dengan baik. Kemudian tahun kedua mematangkan perencanaan strategis.

-?

- - - -
"Baru di tahun ketiga diaplikasikan dan dimantapkan," papar dia.
 
Ponto menyebut Yudo hanya memiliki waktu tiga sampai empat bulan untuk mengenal seluruh matra. Kemudian waktu yang singkat untuk menjelaskan rencana memperkuat pertahanan Indonesia.
 
"Orang-orang belum percaya atau mengerti, sudah diganti lagi waktu delapan sampai sembilan bulan menjabat," tutur dia.
 
Menurut Ponto, Presiden Joko Widodo sekadar melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Beleid itu menyebut jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.
 
"Sudah bergantian? Sudah, tapi sampai situ saja. Hasilnya tidak mungkin (maksimal). Kalau mau serius, Harus direncanakan Panglima TNI paling tidak (menjabat selama) tiga tahun," ucap dia.
 
Sebanyak sembilan fraksi di Komisi I DPR memberikan keputusan bulat mengangkat Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa. Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan keputusan dalam diambil secara mufakat tanpa melakukan voting alias aklamasi.
 
Yudo akan masuk masa pensiun pada 26 November 2023. Artinya, Yudo hanya akan menjabat Panglima TNI sekitar 11 bulan.
 

(AGA)