AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta agar pemerintah pusat maupun daerah dapat membangun koordinasi yang baik terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. 

Lembaga antirasuah itu mewanti-wanti hindari terjadi konflik serta ketidakadilan dalam penyaluran bansos. 

"Jangan sampai bansos baik karena covid, bencana dan lain-lain menimbulkan ketidakadilan, sehingga bisa menimbulkan pernyataan dihadang, kemudian dihambat karena merasa dirinya dilewati, juga merasa korban tapi tidak diberi malah menjangkau yang lain," kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui video telekonferensi, dikutip Minggu (4/12/2022).

Ghufron mengatakan, rencana distribusi bansos mesti dipikirkan dan dilakukan secara matang. Mengingat, ada sebagian korban bencana yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah akibat tidak tepatnya penyaluran bantuan.

Selain itu, KPK juga berharap agar pemerintah dapat memastikan distribusi bantuan di setiap daerah merata. Daerah yang terdampak parah akibat bencana harus diberi perhatian ekstra. 

"Perlu kemudian model bubur panas, jadi yang paling dekat dulu untuk menjangkau (bantuan), yang paling parah itu, supaya tidak timbulkan kekacauan," ujarnya.

Terpenting pula validasi data dilakukan secara apik agar penyaluran bantuan ke korban bencana tepat sasaran. Terutama, berkaitan latar belakang dari para korban terdampak bencana. 

"Korban siapa, menderita apa saja, butuh bantuan apa saja, itu kemudian setelah itu baru kelola," jelasnya.

Tak sampai di situ, tambah Ghufron, pengelolaan bantuan swadaya juga penting agar jangan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.[]