AKURAT.CO Dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kabinet baru Malaysia dilantik pada Sabtu (3/12) sore. Di dalamnya tercakup 2 wakil perdana menteri, Ahmad Zahid Hamidi dari Barisan Nasional (BN) dan Fadillah Yusof dari Gabungan Parti Sarawak (GPS).

Anwar juga memegang jabatan menteri keuangan. Sementara itu, menteri perdagangan yang baru dijabat oleh Tengku Zafrul Abdul Aziz dari BN.

Berbicara setelah sumpah jabatan, Ahmad Zahid meminta semua pihak mengesampingkan perbedaan politik mereka. Dengan demikian, pemerintah persatuan yang baru dapat bekerja untuk melayani rakyat Malaysia.

"Kita perlu memprioritaskan rakyat untuk menciptakan stabilitas di dalam negeri agar dapat menarik kembali investor asing dan mendorong investasi langsung dalam negeri (DDI)," imbau Ketua BN, dilansir dari Channel News Asia.

Ia pun menjamin para pemimpin BN yang diangkat ke dalam Kabinet dapat membantu memperkuat sistem administrasi dan manajemen Malaysia karena punya pengalaman dalam pemerintahan.

Ahmad Zahid juga akan merangkap sebagai menteri pembangunan desa, sedangkan Fadillah sebagai menteri komoditas.

Sementara itu, menteri pertahanan dan menteri ekonomi masing-masing dipegang oleh Mohammad Hasan (BN) dan Rafizi Ramli dari Pakatan Harapan (PH). Anthony Loke (PH) dipercaya sebagai menteri transportasi, sedangkan Mohamad Sabu (PH) menjabat sebagai menteri pertanian.

Kabinet baru Anwar terdiri dari 28 menteri, lebih sedikit dari tim kabinet sebelumnya yang dipimpin oleh Ismail Sabri Yaakob dan Muhyiddin Yassin. Namun, daftar wakil menteri belum diumumkan.

Dalam pemerintahan Ismail Sabri, terdapat 31 menteri dan 38 wakil menteri. Sementara itu, kabinet Muhyiddin terdiri dari 32 menteri dan 38 wakil menteri.

"Setelah dilantik, saya akan mengadakan rapat khusus dengan para menteri, sehingga beberapa aturan, arahan, dan metode baru dapat segera disampaikan untuk mempercepat upaya pelaksanaan tugas," kata Anwar saat mengumumkan susunan kabinetnya pada Jumat (2/12) malam.

Ia menegaskan, dalam pemerintah persatuannya, persoalan good governance, meringankan beban rakyat, dan pembangunan ekonomi akan menjadi prioritas utama.

Pemilu Malaysia 19 November tak menghasilkan pemerinang yang jelas. Anwar dari PH dan Muhyiddin dari Perikatan Nasional (PN) sama-sama mengaku mampu mengamankan mayoritas sederhana 222 kursi di Majelis Rendah. Padahal, PH memenangkan 81 kursi, sedangkan PN merebut 73 kursi, sehingga keduanya perlu koalisi yang didukung setidaknya 112 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan berikutnya.

Kedua koalisi pun berebut untuk menggalang dukungan dari BN, GPS, dan Gabungan Rakyat Sabah (GRS). BN yang berada di urutan ke-3 mengantongi 30 kursi, GPS 23 kursi, sedangkan GRS menang 6 kursi.

Raja Malaysia kemudian meminta PH dan PN membentuk pemerintah persatuan. Namun, usulan itu ditolak PN.

Akibat kebuntuan politik tersebut, para penguasa Melayu melangsungkan pertemuan pada 24 November. Setelah itu, Istana Negara mengumumkan bahwa Anwar akan menjadi perdana menteri berikutnya.

Setelah disumpah pada 24 November, Anwar mengumumkan pemerintah persatuannya akan terdiri dari PH, BN, dan GPS. Mereka juga menyertakan Parti Warisan Sabah, Aliansi Demokrasi Bersatu Malaysia, dan anggota parlemen independen lainnya. Sehari kemudian, Anwar mengumumkan GRS juga bergabung dengan pemerintah persatuan.

Pria 75 tahun itu pun berjanji tak akan menunjuk menteri sebagai bentuk 'balas jasa'.

Sidang parlemen berikutnya akan berlangsung pada 19 Desember. Menurut Anwar, mosi kepercayaan pada kepemimpinannya akan menjadi agenda pertama.[]