Jakarta, Gatra.com – Suksesi Panglima TNI berlangsung mulus. Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono resmi menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada 21 Desember mendatang. Komisi I DPR menyetujui usulan nama Panglima TNI berdasarkan Surat Presiden (Surpres) yang dilayangkan ke DPR.

Anggota Komisi I DPR, Muhammad Farhan menilai bahwa Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa cukup banyak membawa perubahan di tubuh militer Indonesia walau ia hanya menjabat kurang lebih 12 bulan.

“Yang paling terasa itu adalah pembinaan personel. Ia menetapkan dasar-dasar baru yang sangat kuat mengenai pembinaan personel bagi personel TNI, terutama dalam masalah penegakan hukum,” kata Farhan ketika dihubungi Gatra, akhir November lalu.

Hal kedua, Andika dinilai berperan dalam peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. Peningkatan kesejahteraan yang dimaksud berupa pembangunan infrastruktur tempat tinggal. “Perumahan prajurit itu banyak yang diperbaiki oleh beliau,” kata legislator dari fraksi NasDem tersebut.

Dari segi hubungan diplomasi militer internasional, kata Farhan, TNI sukses meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini, kata Farhan, menunjukkan bahwa Andika punya kemampuan diplomatis sehingga mampu membawa TNI punya nama besar di wilayah Asia.

“Latihan gabungan di Sumatera Selatan beberapa bulan yang lalu membuktikan bahwa ketika dilakukan operasi gabungan antar-angkatan dan juga operasi lintas udara dari Guam ke Balikpapan lalu ke Sumatera Selatan itu bisa dilakukan dalam waktu kurang dari 8 jam itu luar biasa sekali,” ujar Farhan.

Sementara secara politis, kata Farhan, Andika sukses memimpin TNI untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) tanpa kehilangan sikap. Beberapa bulan lalu, Kemhan berupaya melakukan realokasi anggaran untuk seluruh angkatan TNI. Namun, kala itu, Panglima TNI dan para Kepala Staf menolak tegas keinginan itu.

“Akhirnya bisa dibicarakan dengan sangat baik. Jadi, artinya Pak Andika berhasil membawa TNI untuk bisa masuk ke dalam wacana politik yang clear, yang bisa memberikan sebuah gambaran sikap bahwa TNI adalah alat negara yang profesional,” kata Farhan.

Tak sedikit yang menilai bahwa TNI di bawah kepemimpinan Andika dinilai lebih humanis. Contoh paling baru adalah ketegasan Andika untuk mengusut lebih jauh soal oknum TNI yang melakukan kekerasan terhadap suporter Arema dalam Tragedi Kanjuruhan di Malang awal Oktober lalu.

Meski menilai positif hal itu, Farhan tak meyakini bahwa manuver-manuver positif Andika tersebut bisa menjadi standar tertentu bagi panglima-paglima baru nantinya agar bisa melakukan pendekatan humanis yang serupa.

“Saya kira setiap panglima punya tantangan dan orientasinya sendiri-sendiri. Sangat tidak fair apabila kita berusaha membandingkan satu panglima dengan panglima berikutnya, apalagi kita tahu bahwa Pak Andika itu bertugas hanya sedikit lebih dari setahun,” ucap Farhan.

Salah satu catatan menarik lainnya dari Jenderal Andika adalah ketika ia mengeluarkan pernyataan pada Maret 2022 bahwa keturunan PKI bisa mendaftar menjadi prajurit TNI. Farhan melihat bahwa dalam situasi tersebut Andika merupakan figur yang mengerti hukum karena tak ada dasar hukum yang melarang keturunan PKI mendaftar jadi prajurit TNI.

“Pak Andika memiliki visi politis kebangsaan. Sebagai seorang panglima, beliau memiliki visi politik negara yang sangat clear karena bagaimana pun juga dalam sebuah visi politik negara dan kebangsaan tidak boleh ada yang namanya dendam turunan. Kesalahan tidak diturunkan. Bapaknya salah karena anggota PKI, tapi anaknya tidak kemudian menjadi salah,” tutur Farhan.

Reporter: Yoga Aditya Pratama

Editor: Andhika Dinata