JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy'ari menyebutkan berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 isu kampanye banyak terjadi di Pemilihan Legislatif di daerah.

Namun, hal tersebut seolah-olah tenggelam karena, saat itu isu kampanye lebih fokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Nah oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi kabupaten kota harusnya tuh selaras," ucapnya, Minggu, (4/12/2022).

 BACA JUGA:Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Anti Huru Hara

Dia mengatakan, pengalaman itu menjadi pembelajaran untuk Pemilu Umum (Pemilu) yang akan berlangsung serentak pada 2024.

Dalam situasi seperti itu, dia meminta partai politik (Parpol) sebagai yang memiliki kewenangan dalam pencalonan dapat berinteraksi dengan masyarakat. Pun sebaliknya.

"Masyarakat luas dalam waktu tidak terlalu lama kita harapkan berinteraksi dengan partai politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang profile, karakter atau kategori misalkan calon presiden seperti apa. Calon anggota DPR RI, provinsi, kabupaten kota, calon daerah seperti apa partai politik," jelasnya.

Hasyim menuturkan, bahwa aktor strategis dalam proses politik di Indonesia adalah Parpol. Seperti, pencalonan presiden, anggota legislatif (DPR RI / DPRD), baik di provinsi dan kota.

 BACA JUGA:Bagaimana Meraup Suara Anak Muda di Pemilu 2024? Simak Tips Cerdas Ala Mahasiswi Cantik Ini

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

"Kami berharap partai politik membuka seluas-luasnya dalam konteks pencalonan itu menggunakan mekanisme yang demokratis dan transparan," katanya.

"Itu demokratis dan transparan melibatkan banyak pihak, kemudian siapa atau apa karakter pemimpin yang dicalonkan partai politik itu bukan semata-mata dirumuskan oleh partai politik, tetapi juga berdasarkan masukan-masukan dari beberapa pihak ya," jelas Hasyim.

Oleh sebab itu, kata dia penting bagi Parpol untuk menyerukan kepada masyarakat berinteraksi aktif sebelum Pemilu 2024 berlangsung.