WAKIL Presiden Ma’ruf Amin mengakui penegakan hak asasi manusia (HAM) masih menjadi kerikil dalam penyelesaian konflik di Papua. Oleh karena itu, dirinya meminta aparat keamanan yang bertugas di wilayah itu menjunjung tinggi penegakan HAM.

“Akar masalahnya (konflik) adalah pendekatan kesejahteraan dan penghormatan hak asasi manusia. (Karena itu) HAM harus ditegakkan,” katanya usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah Provinsi Papua di Lanud Manuhua, Biak, Papua, hari ini.

Dalam kunjungan tersebut, Biak merupakan kota terakhir yang disinggahi Ma’ruf saat mengunjungi wilayah tersebut selama 5 hari berturut-turut pascapenetapan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Sebelum mendatangi Biak, Ma’ruf bersama rombongan juga melakukan kunjungan kerja ke Jayapura (Papua), Merauke (Provinsi Papua Selatan), Timika (Papua Tengah), Kaimana (Papua Barat). Menurut rencana, Ma’ruf bakal mengakhiri kunjungan kerjanya selama sepakan ini dengan mendatangi Sengkang di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut Ma’ruf menjelaskan, dirinya meminta proses penegakan hukum terhadap aparat TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM dilakukan tanpa pandang bulu. “Apabila ada TNI/Polri yang melakukan pelanggaran HAM ya harus ditindak. Ini merupakan kebijakan pemerintah,” tegasnya.

Dirinya menyontohkan adanya proses hukum terhadap aparat TNI yang diduga melakukan mutilasi terhadap orang asli Papua (OAP) di Mimika belum lama ini. “Ini dilakukan sehingga bisa memberikan kepercayaan,” ujarnya.

Ma’ruf menambahkan, pemerintah selama ini mencoba menerapkan pendekatan humanis yang berbasis teritorial. “Selama ini sudah dilakukan. Termasuk melakukan pendekatan ke masyarakat untuk tetap menjadi bagian dari NKRI,” jelasnya.

Baca juga: LPSK: Tak Ada Maksud Lain Bharada E Cerita Soal Perempuan di Rumah Sambo

Ma’ruf mengakui hingga saat ini masih kerap terjadi berbagai penembakan di sejumlah wilayah di Papua. Namun, tambahnya, jumlahnya diklaim terus mengalami penurunan. “Walaupun ada penembakan, frekuensinya sudah menurun. Langkah kita ada mencari yang melakukan penembakan secara menerus,” ujarnya.

Keamanan Papua Pegunungan

Ketika ditanya mengapa belum mengunjungi Provinsi Papua Pegunungan yang juga menjadi salah satu hasil DOB, Ma’ruf mengakui kondisi di provinsi tersebut belum sepenuhnya aman. Selain itu, klaim Wapres, alokasi waktu yang tersedia untuk mendatangi wilayah tersebut belum tersedia. “Pertama soal waktu dan yang kedua belum kondusif,” ungkapnya.

Karena itu, dirinya meminta Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo pergi ke Papua Pegunungan untuk memantau keadaan. “Saya minta Wamendagri untuk ke Papua Pegunungan. Sebab waktunya tidak cukup,” pungkasnya.

Salah seorang aparat TNI yang ditemui ketika berada di Jayapura pada Selasa (29/11) mengakui kondisi Papua Pegunungan hingga saat ini belum sepenuhnya aman. Apalagi tak lama berselang, terjadi penembakan yang menyebabkan 2 aparat kepolisian tewas. “Kami belum berani pergi ke sana karena saat ini kondisinya tidak aman,” katanya. (OL-4)