Reporter: Afdal Namakule|

Editor: Afdal Namakule|

Sabtu 03-12-2022,06:15 WIB

Jessica Stern (instagram.com) --

JAKARTA, FIN.CO.ID Rencana kunjungan utusan Amerika Serikat, Jessica Stern ke Indonesia akhirnya dibatalkan. 

Pihak Amerika Serikat yang membatalkan rencana kunjungan Jessica Stern ke Indonesia setelah ditolak banyak pihak, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan PBNU. 

Pasalnya, Jessica Stern berencana ke Indonesia membahas Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer dan lainnya atau LGBTQ+

Pembatalan kunjungan Jessica Stern ke Indonesia disampaikan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Kim, dalam pernyataan tertulis Kedubes AS Jakarta yang diterima pada Jumat 2 Desember 2022.

BACA JUGA:Senator Jakarta Tolak Kedatangan Utusan LGBT Jessica Stern ke Indonesia: Kita Ini Bangsa yang Bermoral

“Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan kami di Pemerintah Indonesia, kami telah memutuskan untuk membatalkan kunjungan Utusan Khusus Stern ke Indonesia,” kata Sung Kim.

Dalam keterangan itu, dia juga menekankan bahwa demokrasi, keragaman, dan toleransi menjadi bagian dari alasan kuatnya hubungan AS dengan Indonesia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI pada Jumat siang mengatakan belum mendapat konfirmasi terkait rencana kunjungan Stern.

Pernyataan itu dikatakan oleh Juru Bicara Kemlu Teuku Faizasyah.

BACA JUGA:Profil Singkat Jessica Stern, Utusan AS untuk Hak LGBT di Indonesia

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan rencana perjalanan Stern ke Vietnam, Filipina, dan Indonesia melalui situs resminya.

Selama kunjungan tersebut, Stern disebut akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat sipil untuk mendiskusikan hak asasi manusia, termasuk memajukan hak orang-orang LGBTQI+.

Rencana kunjungan tersebut menimbulkan kontroversi di Indonesia, dengan penolakan tegas dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Jessica Stern merupakan Utusan Khusus AS, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joe Biden untuk mengawasi implementasi Memorandum Presiden 4 Februari 2021 tentang Memajukan Hak Asasi Manusia LGBTQI+ di Seluruh Dunia. 

Sumber: