KPU membeli perlengkapan menyerupai pasukan anti huru-hara untuk pamdal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghabiskan dana Rp 700 juta lebih untuk membeli perlengkapan menyerupai pasukan anti huru-hara kepolisian bagi satpam atau pasukan pengamanan dalam (Pamdal) Kantor KPU RI. Ratusan juta dana APBN itu belum termasuk anggaran untuk perlengkapan pamdal di kantor-kantor KPU daerah. 

Sekretaris Jenderal KPU Bernard Dermawan Sutrisno mengatakan, saat ini terdapat 100 pamdal yang mendapat perlengkapan berupa rompi, helm, tameng hingga pentungan itu. Seiring dengan diberikannya perlengkapan tersebut, para pamdal itu kini dinamakan Pasukan Jagat Saksana. 

Bernard menjelaskan, biaya pembelian seragam dan perlengkapan bagi satu orang personel Jagat Saksana Rp 3.754.000. Jadi, biaya perlengkapan untuk 100 personel Jagat Saksana adalah 375.400.000. 

Selain itu, lanjut Bernard, pihaknya membeli 10 unit motor trail untuk pasukan tersebut. Satu unitnya seharga Rp 33.756.392. Artinya, 10 motor trail menghabiskan anggaran Rp 337.563.920. 

Secara keseluruhan, dana yang dihabiskan untuk perlengkapan 100 personel dan 10 unit motor trail adalah Rp 712.963.920. "Perlengkapan di atas hanya untuk (pasukan Jagat Saksana) KPU pusat," kata Bernard kepada wartawan, Sabtu (3/12/2022). 

Bernard tak menyebutkan biaya yang dikeluarkan untuk melatih 100 personel Jagat Saksana itu di SPN Lido Polda Metro Jaya. Biaya untuk Pasukan Jagat Saksana di kantor-kantor KPU daerah, kata dia, belum dianggarkan. 

KPU baru menetapkan jumlah pamdal yang akan disulap menjadi pasukan Jagat Saksana di setiap kantor KPU tingkat kabupaten/kota. "Personel satpam/pamdal Jagat Saksana per kantor KPU kabupaten/kota sebanyak tiga orang," ujarnya. 

KPU memperkenalkan Pasukan Jagat Saksana ini pertama kali di acara Konsolidasi Nasional Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Tampak puluhan satpam KPU berbaris rapi sembari mengenakan rompi, pelindung kaki dan tangan, serta helm yang semuanya berwarna hitam. 

Para satpam yang sejatinya merupakan warga sipil itu juga dilengkapi dengan sebuah tameng bertuliskan 'KPU'. Di bagian dalam tameng tersebut, terselip sebuah senjata berupa pentungan berwarna hitam legam. 

Selain itu, terdapat pula sejumlah pasukan yang menggunakan motor trail. Para satpam di lembaga demokrasi itu berpenampilan persis seperti pasukan anti huru-hara kepolisian.

Pasukan Jagat Saksana KPU itu juga sempat melakukan simulasi, yakni seolah-olah sedang menghadapi massa yang berdemonstrasi di depan sebuah kantor KPU. Mereka membentuk barisan dengan tameng untuk mengadang massa yang merengsek masuk. 

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, pasukan Jagat Saksana ini ada di kantor KPU setiap tingkatan, mulai dari kantor KPU RI hingga kantor KPU kabupaten/kota. Sebelum diberikan perlengkapan, mereka dilatih terlebih dahulu di SPN Lido Polda Metro Jaya. 

Hasyim menjelaskan, pasukan ini diperlukan untuk mengamankan kantor KPU. Mereka diberikan perlengkapan seperti pasukan anti huru-hara untuk menghadapi kericuhan yang mungkin terjadi saat gelaran Pemilu Serentak 2024. 

"Yang namanya pemilu dan pilkada itu adalah konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Dalam situasi konflik itu, kan bisa menggunakan kekerasan fisik, bisa menggunakan kekerasan verbal. Jadi segala sesuatu harus kita antisipasi," kata Hasyim kepada wartawan usai simulasi pasukan Jagat Saksana itu. 

Saat pembukaan acara Konsolidasi Nasional KPU itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) hadir langsung. Presiden memberikan sejumlah arahan kepada jajaran KPU, salah satunya soal efisiensi anggaran. 

Sebab, kata Presiden, seluruh negara kini sedang menghadapi krisis multidimensi akibat pandemi, perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan geopolitik lainnya. Karena itu, semua pihak di Tanah Air harus berhati-hati membuat kebijakan agar Indonesia tidak terpeleset ke lubang krisis ekonomi. 

“Saya titip KPU harus bekerja dengan efisien memanfaatkan anggarannya dengan cermat dan efisien mengatur skala skala prioritas yang memang harus,” kata Jokowi.