Bisnis.com, JAKARTA - Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan Soekarno menjelaskan demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme tanpa otokrasinya ditaktor. 

Sebelumnya, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 – 1959. Dengan terjadinya pergantian kabinet yang tidak menentu dan kondisi politik saat itu tidak stabil membuat demokrasi liberal tidak bertahan lama. Hingga akhirnya diganti dengan sistem demokrasi terpimpin. 

Berikut ini adalah beberapa hal tentang demokrasi terpimpin yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Ciri-ciri demokrasi terpimpin

Terbentuknya DPR-GR
Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) ini peranan Lembaga legislatif menjadi lemah. DPR-GR ini merupakan instrumen politik Lembaga kepresidenan dan proses perekrutan politik Lembaga yang ditentukan oleh presiden.  Terjadi sentralisasi kekuasaan 
Sentralisasi kekuasaan terjadi dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki otonomi yang terbatas. Hal tersebut membuat pemerintahan sulit untuk melakukan kegiatannya sendiri.  Anti kebebasan Pers 
Pers menjadi wadah informasi antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika masa demokrasi terpimpin kebebasan pers sangat dibatasi. Koran dan majalah akan diberantas oleh pemerintah, seperti Harian Abadi dan Partai Masyumi dan Harian Pedoman dari partai PSI. Pudarnya sistem partai 
Partai demokrasi dibentuk untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan. Namun, pada masa demokrasi terpimpin partai politik digunakan untuk menjadi elemen penopang Lembaga kepresidenan, yaitu penopang Angkatan Darat dan PKI. Militer yang semakin berkuasa 
Pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan militer sangat kuat dan berkuasa. Bahkan beberapa anggota militer aktif masuk menjadi anggota wakil rakyat. Padahal, anggota militer aktif tidak bisa terlibat dalam politik negara.  Melemahnya hak asasi manusia 
Pada masa demokrasi terpimpin, siapa saja yang menentang kebijakan pemerintah bisa disingkirkan. Bahkan presiden juga bisa menyingkirkan lawan politik yang berani melawannya. Hal ini membuat partai politik dan rakyat tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat.

2. Tujuan demokrasi terpimpin

Demokrasi terpimpin harus mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil warisan masa demokrasi Parlementer atau Liberal menjadi lebih stabil. Demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi Parlementer atau Liberal. Hal ini disebabkan karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan hanya terbatas sebagai kepala negara. Sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai.

3. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin

Kelebihan demokrasi terpimpin

a. Adanya kabinet kerja

Kabinet kerja dibentuk pada 10 Juli 1959 dan terdiri dari Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Djuanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan dua wakilnya yaitu J. Leimena dan Subandrio. 

Kabinet kerja bertujuan untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik maka tidak satupun Menteri dalam kabinet yang berasal dari ketua umum partai politik agar bisa memberikan tekanan pada sifat non partai.

b. Dibentuk majelis permusyawaratan rakyat sementara (MPRS)

MPRS dibentuk pada 31 Desember 1959 oleh Presiden Soekarno. Fungsi dan tugas MPRS tidak diatur berdasarkan UUD 45 tetapi berdasarkan ketetapan Presiden Soekarno nomor 2 tahun 1959 sehingga fungsi dan tugas MPRS hanya menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). 

c. Dibentuknya musyawarah pembantu pimpinan revolusi (MPPRS)

MPPRS dibentuk berdasarkan ketetapan Presiden No.4/1962. MPPRS merupakan badan pembantu pimpinan Besar Revolusi (PBR) dalam mengambil kebijakan khusus dan darurat untuk menyelesaikan revolusi. 

Kelemahan demokrasi terpimpin

a. Mengaburnya sistem kepartaian partai

Politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih sebagai elemen penopang dari Tarik ulur kekuatan antara Lembaga kepresidenan, TNI-AD dan partai Komunis Indonesia (PKI). 

b. Hak dasar manusia sangat lemah

Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang memiliki keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. 

c. Puncak anti kebebasan pers.

Demokrasi terpimpin menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian pedoman dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). 

Itulah beberapa hal tentang demokrasi terpimpin yang mungkin baru kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :