Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, menyebut, Rapat Paripurna DPR tentang pengesahan persetujuan Laksamana Yudo Margono sebagai panglima TNI bakal dilakukan pada Selasa (6/12/2022). Sebab, Komisi I DPR RI langsung menyerahkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Yudo, kepada pimpinan DPR hari ini, Jumat (2/12/2022).

"Hasil uji kelayakan dan kepatutan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon panglima TNI diserahkan langsung pada hari ini ke pimpinan DPR. Mungkin pada Selasa akan dilaksanakan Paripurna," kata Laksono, saat diwawancarai usai melakukan verifikasi faktual di rumah dinas Margono, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Dia menyampaikan, nantinya pimpinan DPR setelah sidang paripurna, akan langsung mengirim hasil pengesahan tersebut ke presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk langsung dijadwalkan pelantikan.

"Kapan pelantikannya tergantung Presiden Jokowi," ujar Laksono.

Sementara terkait verifikasi faktual ke rumah dinas Margono, kata dia, Komisi I DPR ingin melihat bagaimana harmonisnya dan dukungan keluarga terhadap kerjanya selama ini mengingat masa jabatan dia sebagai panglima TNI kurang dari satu tahun.

"Kami lihat dan saksikan sendiri dan kami yakini bahwa beliau bisa dapat melanjutkan kepemimpinan TNI ke depan untuk terus membangun TNI lebih kuat dan solid serta menjaga netralitas TNI karena tahun ke depan bahwa akan jadi tahun politik dimana dia harus menyiapkan struktur TNI untuk mengamankan Pemilu," ungkapnya.

Tak hanya itu, Margono juga harus menjaga kondusivitas agar tidak terjadi konflik di tengah masyarakat.

"Kita yakini transisi kekuasaan lebih halus dan beliau bertanggung jawab memastikan program-program pemerintah terkait poros maritim berlangsung dengan baik dan itu sudah dipaparkan dan kami yakin ini terbaik," imbuhnya.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa. Rencananya surpres pengganti panglima akan dikirimkan ke DPR sore...