FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif Disabilitas (FORMASI Disabilitas) menyebut difabel Indonesia belum menikmati hak secara setara.

Ketua Eksekutif Nasional FORMASI Disabilitas Nur Syarif Ramadhan mengungkapkan, pada momentum Hari Disabilitas atau Difabel Internasional (HDI) tahun 2022 ini, masih banyak hak-hak difabel yang belum terpenuhi.

“Terkhusus dalam sektor hukum dan akses terhadap keadilan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, maupun dalam situasi bencana dan darurat kemanusiaan,” ungkapnya kepada Fajar.co.id, Sabtu (3/12/2022).

Klaim itu, merujuk pada Catatan Tahunan (Catahu) FORMASI Disabilitas yang dirilis Juli 2022.

Padahal kata Syarif —sapaan akrabnya—, beberapa regulasi telah dikeluarkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Aturan itu telah berumur lebih 6 tahun.

Bukan hanya itu, lanjut Syarif, dua Peraturan Presiden, tujuh Peraturan Pemerintah, serta sejumlah aturan lain, ternyata tidak banyak mengubah situasi difabel saat ini.

Kata Syarif, Momentum HDI seyogyanya tak boleh berhenti menjadi ruang selebrasi atas hal kecil yang telah terjadi.

“Yang terpenting adalah untuk terus belajar mengisi setiap ruang kosong dan gap yang masih ada dengan berbagai perbaikan yang masih perlu dilakukan.”

Tema hari difabel internasional tahun ini, merujuk pada laman resmi Perdamaian Bangsa-Bangsa (PBB) yakni “Transformative Solution for Inclusive Development: Innovation for more Accessible and Equitable World”, atau “Solusi Transformatif untuk Pembangunan yang Inklusif: Inovasi untuk Dunia yang lebih Aksesibel dan Adil”.

“Tema tersebut merepresentasikan situasi saat ini, bahwa di tengah roda pembangunan yang terus melesat maju, ada kelompok-kelompok yang seringkali ditinggalkan dan hanya menjadi penonton kemajuan,” tandas Syarif, yang juga Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDik).(Arya/Fajar)