AKURAT.CO Sedikitnya 2 ribu pejuang prodemokrasi tewas di Myanmar dalam memerangi junta militer yang merebut kekuasaan tahun lalu, menurut kepala pemerintah sipil paralel pada Kamis (1/12). Ia pun mendesak sekutu untuk memberikan bantuan militer.

Dilansir dari Reuters, Duwa Lashi La menjabat sebagai presiden Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang terdiri dari sisa-sisa pemerintahan pemimpin terguling Aung San Suu Kyi dan lainnya.

"Kami menganggap kematian mereka sebagai harga yang harus kami bayar," ungkap pria 70an tahun itu.

Militer telah mengecap ia dan rekan-rekannya sebagai teroris. Warga pun dilarang berkomunikasi dengan mereka. Namun, pemerintah sipil paralel ini mendapat dukungan luas. Sekutu kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat telah muncul di seluruh negeri.

Mengenakan jaket antipeluru dan helm, Duwa Lashi La digambarkan tengah mengunjungi pasukan, termasuk mantan mahasiswa dan profesional yang didorong ke hutan oleh tindakan keras militer.

"Entah kapan hidup saya akan berakhir. Terserah kehendak Tuhan. Saya sudah berkomitmen untuk mengorbankan apa pun bagi negara saya," ucapnya.

Negara Asia Tenggara ini dirundung kekacauan sejak militer merebut kekuasaan pada Februari tahun lalu, membalikkan percobaan demokrasi selama 1 dekade, dan menggunakan kekuatan mematikan untuk membungkam protes.

Pejuang prodemokrasi kalah dengan tentara yang disenjatai Rusia, China, dan India, yang menggunakan jet tempur untuk melakukan serangan bom yang mematikan. Lebih dari 1,3 juta orang telah mengungsi sejak kudeta, menurut PBB. Serangan militer itu pun bisa dikatakan sebagai kejahatan perang.

Di sisi lain, junta berdalih operasinya menanggapi serangan oleh 'teroris', bukan menargetkan warga sipil melalui serangan udara.

Sementara itu, Duwa Lashi La mengeklaim pejuang oposisi telah membunuh sekitar 20 ribu tentara junta. Namun, mustahil untuk memastikan angkanya secara independen.

"Jika kami memiliki senjata antipesawat, dapat dibilang kami bisa menang dalam 6 bulan. Jika saja kami menerima dukungan yang sama seperti yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, penderitaan orang-orang yang dibantai akan segera usai," harapnya.

Negara-negara Barat telah menyuarakan dukungan untuk NUG dan memberikan sanksi kepada komandan dan kompi militer. Mereka juga telah menghentikan bantuan militer untuk oposisi dan menyarankan ASEAN sebagai wadah terbaik untuk mengatasi krisis. Namun, perhimpunan negara Asia Tenggara ini punya konvensi untuk tak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

Bulan lalu, ketua ASEAN menerbitkan 'peringatan' kepada Myanmar untuk membuat kemajuan terukur dalam rencana perdamaian atau berisiko dilarang menghadiri pertemuan blok tersebut. Namun, militer menolak melibatkan lawan atau kelompok masyarakat sipil.

Duwa Lashi La mengaku tak menutup pintu negosiasi, tetapi ia ingin militer berhenti membunuh warga sipil. Ia pun bersumpah untuk mundur dari politik dan menghapus konstitusi yang mengabadikan kekuasaan mereka.

"Setelah itu, kita mungkin akan berdialog," pungkasnya.[]