Sentimen
Informasi Tambahan
Event: Pilkada Serentak, Pemilu 2019
Kab/Kota: Ancol
Tokoh Terkait
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres
Kompas.com Jenis Media: Nasional
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap perhatian publik pada 2024 tidak hanya terfokus pada pemilihan presiden-wakil presiden.
"Dalam konteks pemilu serentak kan ada pemilu presiden, pemilihan anggota DPR, anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota," ujar Hasyim kepada wartawan di Ancol, Jakarta, Jumat (2/12/2022).
"Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 kemarin, tarikan isu atau topik kampanye kan lebih banyak sedotannya tuh ke pemilu presiden," lanjutnya.
Baca juga: Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara
Hasyim menyoroti bahwa isu-isu lokal di setiap kota dan kabupaten hingga provinsi juga tak kalah penting, dan kni berkaitan dengan pemilihan anggota dewan di masing-masing provinsi, kota, dan kabupaten.
Ia menuturkan, isu-isu ini kerapkali tenggelam dengan hiruk-pikuk pilpres.
"Oleh karena itu saya kira penting juga dirumuskan. Karena begini, untuk kebijakan nasional, kebijakan daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota harusnya selaras," jelasnya.
Tak hanya itu, isu-isu kedaerahan juga penting untuk diangkat karena pada 2024 juga diselenggarakan pilkada serentak untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati di seluruh daerah.
"Itu kan dalam konteks ini tujuannya adalah membentuk pemerintahan daerah. Sehingga visi-misi yang diajukan oleh partai politik atau kemudian masing-masing tingkatan kelembagaan perwakilan, itu bisa sinkron," ungkap Hasyim.
Baca juga: MK Ubah Pasal UU Pemilu soal Syarat Caleg, KPU Akan Konsultasi ke DPR dan Jokowi
Sebagai informasi, Pemilu 2024 akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Pemilu 2024 akan melibatkan pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kota/kabupaten.
Sementara itu, Pilkada 2024 akan dihelat pada 27 November, baik itu untuk pemilihan gubernur di tingkat provinsi, maupun wali kota dan bupati di tingkat kota dan kabupaten.
-. - "-", -. -Sentimen: negatif (87.7%)