RUANG publik harus mampu memberikan jalan bagi munculnya ide-ide terbaik bangsa. Sebab, ruang publik sejatinya merupakan wahana dim ana warga negara bisa berinteraksi untuk merundingkan isu-isu bersama dalam berbagai sudut pandang.  

Karena itu, akan sangat berbahaya jika ruang publik dipengaruhi untuk mengamini pemikiran satu atau segelintir orang saja.

Hal tersebut diungkapkan budayawan Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab dikenal sebagai Noe, dalam acara Dialog Perubahan ”Surya Paloh: Pemikiran dan Langkahnya” yang diselenggarakan Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), di Jakarta, Kamis (1/12).

Menurut budayawan yang juga vokalis grup band Letto tersebut, masyarakat perlu menjaga agar ruang publik dapat menjadi arena interaksi gagasan secara sehat. Inisiator aplikasi media Sosial Symbolic itu memprihatinkan kuatnya nuansa permusuhan dan kebencian dalam media sosial.

”Kita dalam satu society (masyarakat) setuju dengan hak bicara, hak (menyampaikan) ide, dan lainnya. Namun, perlu diingatkan pula tanggung jawab komunal untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan,” ujarnya.

Senada dengan Noe, mantan Wakil Ketua Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron yang juga berbicara dalam acara tersebut menyayangkan maraknya hoaks yang terus diproduksi untuk kepentingan politik elektoral.

Pengurus Lakpesdam PB Nahdlatul Ulama (NU) tersebut secara khusus menyoroti fabrikasi informasi yang keliru dan menyesatkan terkait Anies Baswedan, khususnya pasca pendeklarasian mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Calon Presiden oleh Partai Nasdem.

”Selama ini Anies diframing sebagai intoleran dan sebagainya. Padahal rekam jejak dia selama memimpin tidak seperti itu. Ia berhasil membangun Jakarta dengan karakter kesetaraan dan inklusif,” ujar orang dekat Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf tersebut.

Baca juga: Berkunjung ke Aceh, Anies Baswedan Jalani Tradisi Peusijuek

Menurut Nurkhoiron, sebagai pegiat kebebasan beragama dirinya harus mengakui secara obyektif bahwa Anies telah berhasil menempatkan diri sebagai figur pemimpin untuk semua kalangan. 

Ia menambahkan, kebijakan-kebijakan Pemprov DKI selama Anies menjabat seperti bantuan tempat ibadah untuk semua agama serta pemberian ijin pendirian kuil bagi kelompok Hindu Tamil di Jakarta merupakan terobosan yang harus diapresiasi dengan jujur.

”Anies juga tak pernah mendiskriminasi warga, termasuk diskriminasi ekonomi dalam bentuk penggusuran orang miskin yang sebelumnya kerap terjadi,” tambah mantan Ahoker itu.

Karena itu, kata Nurkhoiron, dirinya mengimbau agar produksi informasi hoax yang digunakan untuk ’menyerang’ Anies di media sosial dapat dihentikan.

"Sebab, penyebaran narasi bohong nan penuh kebencian tentang lawan politik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan semangat demokrasi," tegas NurKhoiron.

”Kita boleh mendukung atau tidak mendukung siapapun, tapi bukan dengan cara menebarkan hoax dan ujaran kebencian,” pungkasnya. (RO/OL-09)