Johnny menilai kendala safari politik Anies di daerah hanya masalah administrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny Gerard Plate memberikan tanggapannya terkait pencabutan izin safari politik Anies Baswedan oleh beberapa pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah daerah perlu membantu kegiatan safari politik calon pemimpin demi meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. 

"Tentu ini kan demokrasi ya untuk kepentingan demokrasi tentu pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi Indonesia," kata Johnny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip pada Jumat (2/12/2022). 

Ia melanjutkan, pemerintah daerah perlu membantu untuk membuka ruang komunikasi calon-calon pemimpin nasional ke berbagai tokoh dan masyarakat di daerah. Namun, kegiatan tersebut juga harus sejalan dengan aturan yang ada. 

"Komunikasi ke tokoh-tokoh, calon-calon pemimpin nasional, apakah itu calon presiden, apakah itu calon anggota DPR, DPRD, ataupun DPD itu perlu dibukakan ruangnya. Tentu sejalan dengan aturan-aturan yang ada, kita harapkan itu," jelasnya. 

Johnny menilai kendala safari politik Anies di berbagai daerah hanya karena masalah administrasi. "Itu soal-soal administratif, mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Positive thinking aja dulu," kata dia. 

Johnny mendorong agar ruang komunikasi dengan rakyat dapat dibangun dan dibuka. Selain itu, seluruh pihak baik kementerian/lembaga serta institusi terkait kepemiluan dan juga demokrasi bisa saling berkolaborasi membuka ruang komunikasi. 

"Nah justru yang kita harapkan adalah bagaimana kita saling membantu dan membuka ruang agar penyelenggaraan atau agenda-agenda yang terkait dengan pemilu, tidak hanya yang administratif oleh penyelenggara pemilu, tapi komunikasi politik dengan rakyat dibuka ruangnya," lanjut Johnny. 

Kegiatan safari politik Anies Baswedan di beberapa daerah menghadapi sejumlah kendala. Izin penyelenggaraan kegiatan Anies dicabut oleh pemerintah daerah seperti di Aceh dan Riau.