FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mempertanyakan kelanjutan rencana pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai upaya untuk mengatasi keberadaan truk Odol (Over dimension/over loading).

Menurut Hamka keberadaan truk odol di jalanan justru merusak.

Hal itu dipaparkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2022.

Anggota Fraksi Golkar asal Sulawesi Selatan itu menyebut konsep atau roadmap untuk mengatasi truk Odol ini sudah disampaikan Dirjen Perhubungan Darat bahwa akan selesai paling tidak 1 Januari 2023, atau zero Odol di tahun 2024. Konsep ini disampaikan secara tertulis.

Namun hingga di penghujung 2022 ini, konsep yang dijanjikan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub belum juga ada perkembangan apa-apa.

"Kita ketahui bersama, truk Odol ini merusak," ungkap Hamka.

Dia pun menangih konsistensi Dirjen Perhubungan Darat pada roadmap yang pernah dijabarkan sebelumnya. Hamka meminta Kemenhub untuk segera mencari jalan keluar meminimalisir truk odol di jalanan.

"Ini yang saya tagih, konsepnya seperti apa. Apakah masih konsisten pada apa yang dipaparkan? Ini masih saya pegang dokumennya. Saya tidak mau bicara berulang-ulang. Intinya bagaimana mencapai minimal ada pengurangan Odol itu," imbuhnya.

Publik kian resah dengan keberadaan truk atau pick-up kelebihan muatan yang melintas di jalan umum.

Akibatnya beragam, mulai dari rusaknya fasilitas jalan, laju kendaraan lain yang melambat, hingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Kejadian rem blong, pecah ban, hingga terguling di jalur utama marak terjadi pada kendaraan berat seperti truk dan bus.

Kurangnya perawatan hingga beban yang melebihi batas maksimal disinyalir menjadi salah satu penyebab tidak maksimalnya kinerja pengereman.

Hal tersebut terjadi karena kendaraan dengan muatan melebihi kapasitas meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas hingga merenggut korban jiwa. (dra/fajar)