JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya untuk mempercepat realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Bahkan, Jokowi memberi penekanan khusus untuk realisasi belanja dan belanja sosial.

"Saya minta percepat realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan pada Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

Kepala negara lantas menjelaskan bahwa APBN 2023 difokuskan untuk enam kebijakan. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Kedua, akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Peruntukannya antara lain guna memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial melalui registrasi sosial dan ekonomi.

Ketiga, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.

"Keempat, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN)," kata Jokowi.

"Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi. Keenam, pemantapan reformasi birokrasi dan penyerdehanaan regulasi," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Jokowi mengingatkan, fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan yang ketat di lapangan.

Oleh karenanya, ia meminta kepada seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) mengendalikan secara detil belanja-belanja yang ada.

"Mengikuti secara detil belanja-belanja yang ada, jangan terjebak rutinitas. Serta ini juga sudah berkali-kali saya ingatkan, memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk UMKM," kata Jokowi.

"Juga saya ingatkan bahwa tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yg lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi. Tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri," ujar mantan Wali Kota Solo ini lagi.

Baca juga: Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!