KBRN, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada APBN 2023 pemerintah menyiapkan anggaran belanja negara mencapai Rp3.061,2 triliun. Hal itu disampaikannya dalam sambutannya saat Penyerahan DIPA dan TKKD Tahun Anggaran 2023, di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

DIPA adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Sementara TKDD adalah Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

"Belanja negara pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar Rp814,7 triliun," kata Menkeu.

Sri menyatakan, belanja di sektor pendidikan dan kesehatan mendapatkan alokasi terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Pada sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp612,2 triliun.

"Di mana belanja pemerintah pusat Rp237,1 triliun. Dan transfer ke daerah untuk pendidikan Rp305,6 triliun dan pembiayaan untuk pendidikan sebesar Rp69,5 triliun," ujarnya.

Sementara pada sektor kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran mencapai Rp178,7 triliun. "Belanja pemerintah pusat Rp118,7 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp60 triliun," ucapnya.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggara perlindungan sosial sebesar Rp476 triliun. Di mana belanja pemerintah pusat dalam bentuk berbagai bantuan sosial dan subsidi Rp454,7 triliun.

"Transfer ke daerah (alokasi bantuan sosial) Rp17 triliun serta pembiayaan Rp4,3 triliun," ujarnya. Sri juga mengungkapkan, belanja untuk sektor ketahanan pangan meningkat menjadi Rp104,2 triliun dari Rp94 triliun tahun ini," katanya.

Alokasi ini untuk menghadapi tantangan tahun depan berhubungan dengan pangan dan energi. Pada sektor energi, belanja di bidang energi mencapai Rp341,3 triliun.

Untuk sektor infrastruktur, APBN akan diarahkan kepada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional, termasuk Ibu Kota Negara Baru Nusantara (IKN). "Dan penguatan hilirisasi dari industri yang membutuhkan dukungan infrastruktur mencapai tingkat belanja Rp392,1 triliun," ujarnya.

"Di mana pusat membelanjakan Rp211,1 triliun dan TKDD Rp95 triliun. Serta pembiayaan, di mana BUMN-BUMN di bidang konstruksi akan mendapatkan alokasi yang signifikan mencapai Rp86 triliun," katanya.

Pada sektor pertahanan dan keamanan, alokasi anggaran yang disiapkan adalah Rp316,9 triliun. Sri Mulyani pun mengingatkan bahwa kualitas belanja negara memerlukan perencanaan yang matang, detil, dan pemahaman kondisi di lapangan.