FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengomentari soal video Kepala BP2MI Benny Rhamdani yang meminta izin tempur ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurutnya, pernyataan seperti itu tidak layak didengar Jokowi.

“Pernyataan seperti itu tidak layak didengar presiden @jokowi. Kasihan presiden mendengar pernyataan toxic kayak gitu. Presiden harusnya mendatangkan ketenangan, mendatangkan kematangan, kecerdasan, kenegarawanan. Jangan malah dengar provokasi seperti itu,” ujarnya dalam unggahannya, Rabu, (3/10/2022).

Lebih lanjut kata Mardani, hal yang wajar apabila pemerintah dikritik.

“Wajar jika ada kritik yang disampaikan kepada pemerintah, kritik merupakan vitamin. Tapi kalau terkait hoaks sudah ada penegakan hukum & sudah banyak juga yang diproses,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam potongan video yang beredar, Benny Rhamdani bersama relawan lainnya menyinggung para pembenci Jokowi.

Pria kelahiran Bandung ini menyarankan agar program keberhasilan Jokowi dipublikasikan Kominfo. Lalu dia mengaku ingin melawan para penghina Jokowi di lapangan

“Kedua kita gemas ingin melawan mereka. Kalau mau kita tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau bapak tidak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebar kebencian, semua bisa dijerat hukum. Penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi. Karena kalau tidak, kita kehilangan kesabaran, ya udah kita lawan mereka di lapangan misalnya,” ucap Benny.

Diketahui, Benny telah memberikan klarifikasi bahwa ia tak bermaksud untuk memecah belah bangsa.

Benny menyebut bahwa apa yang ada selama ini bukan lagi kritikan tapi lebih kepada cara-cara yang negatif.

“Ini sudah bukan kritik, lihat cara-cara yang mereka lakukan selama ini upaya untuk mendelegitimasi, menjatuhkan pemerintahan. Selalu dengan pola yang sama penyebaran kebencian, fitnah, adu domba antarsuku dan agama, berita-berita hoaks bahkan penghinaan dan pencemaran terhadap simbol-simbol negara, presiden, ibu negara,” tutur Benny. (selfi/fajar)