Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana merasa heran melihat laporan gaji non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjukkan gap yang sangat tinggi.

Pasalnya, terdapat 5.943 orang yang mendapatkan gaji lebih dari Rp 10 juta per bulan padahal mereka hanya tenaga honorer. Sedangkan di sisi lain, ada tenaga honorer yang tidak mendapatkan gaji resmi sama sekali yang jumlahnya sebanyak 261.023 orang.

-

-

"Dari sisi gajinya, ini gajinya agak aneh juga ada yang di atas 10 juta, non ASN di atas 10 juta ada 5.943 orang, tapi ada juga yang tidak punya gaji sama sekali, kosong, ini juga agak mengherankan kenapa mereka bekerja sebagai non ASN tapi tidak bergaji sama sekali ada 261.023," paparnya dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, sebanyak 261.023 tenaga honorer yang terdata 'kosong' atau tidak digaji tersebut karena anggaran pengganjiannya tidak bersumber pada anggaran resmi sehingga tidak bisa didata nominal pasti gajinya.

"Mungkin mereka tidak dibayarkan dari APBD sehingga tidak ada bukti, biasanya dibayarkan dengan saweran, dana taktis, dan lain-lain yang tidak bisa dipertanggung jawabkan pengeluarannya, tidak ada kwitansinya," katanya.

Foto: Komisi II DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan agenda membahas Evaluasi Pendataan PPNASN dan Penyelesaian Tenaga Honorer, Senin, 21 November 2022. (Dok Kementerian PANRB)
Komisi II DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan agenda membahas Evaluasi Pendataan PPNASN dan Penyelesaian Tenaga Honorer, Senin, 21 November 2022. (Dok Kementerian PANRB)

Tak hanya itu, Bima juga menemukan kejanggalan dalam laporan jumlah tenaga honorer non ASN yang dipaparkannya dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Kejanggalan tersebut merupakan data yang menunjukkan masih ada 360.950 tenaga honorer yang belum diangkat menjadi ASN padahal masa kerjanya sudah 11-15 tahun. Padahal, jika diurut waktunya, seharusnya mereka sudah masuk ke dalam program pengangkatan tenaga honorer di tahun 2015 kemarin.

"Jadi tenaga honorer non ASN yang masa kerjanya di atas 11 tahun itu besar sekali, ini sedikit agak mencurigakan karena dengan masa kerja seperti itu harusnya masuk ke kategori TH 2 (pengangkatan 2015)," katanya.

Dia bahkan tidak yakin dengan data tersebut dan mengatakan bahwa perlu adanya validasi lebih lanjut terhadap data yang dilaporkan.

[-]

-

Menpan RB Buka Data Baru, Segini Total Pegawai Honorer RI
(haa/haa)