PADANG - Tindak pidana pemilu politik uang sering kali dianggap sebagai budaya yang wajib dilakukan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sehingga harus ada upaya agar menekan aksi tersebut.

"Pada setiap pemilu ada anggapan bahwa para calon harus memberikan sesuatu kepada masyarakat agar mereka dapat dipilih dalam pemilu nantinya. Ini menjadi titik rawan dan harus dilakukan edukasi secara berkelanjutan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Alni di Padang, Rabu (30/11).

Menurut dia, faktor terjadi politik uang adalah karena adanya keinginan dan jarang ada tindak politik uang sebagai bentuk paksaan namun ada keinginan diberikan barang atau uang sehingga harus ada kesadaran bahwa ini salah dan ini bukan budaya dalam pemilu. "Ini yang harus dilakukan, bagaimana membentuk kesadaran masyarakat dalam menolak politik uang," kata dia

Selain itu harus ada kerja sama baik antara institusi penegak hukum pidana pemilu yakni pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Menurut dia, ini harus diperkuat dan jangan sampai sinergi tidak berjalan dengan baik saat mereka bekerja, misalnya terjadi perbedaan persepsi terhadap suatu hal yang jelas-jelas merupakan pelanggaran pemilu.

Baca Juga :

"Politik uang salah satu indikator Indeks Kerawanan Pemilu yang berkaitan pelanggaran lain seperti kekerasan,kampanye gelap, perbuatan sara dan lainnya," kata dia.

Bawaslu Sumbar terus melakukan upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana politik uang dalam pemilu 2024 sejak jauh-jauh hari. "Kita lakukan sosialisasi. bimbingan teknis, rapat koordinasi dengan seluruh pengawas pemilu sehingga ada kesamaan visi dalam melihat sistem pengawasan pemilu nantinya," kata dia.

Politik uang merupakan tindak pidana yang dapat diberikan sanksi pidana jika itu dilakukan pemilih namun jika yang melakukan peserta pemilu selain diberi sanksi pidana mereka diancam pembatalan sebagai calon.

Politik Identitas

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meminta masyarakat untuk mewaspadai berbagai ancaman intoleransi menjelang Pemilu 2024 yang nantinya bisa mengarah pada politik identitas.

"Itu bisa menjadi salah satu kekhawatiran. Kalau intoleran nantinya, akhirnya yang ada adalah politik identitas tertentu yang bisa menyeret pola berpikir masyarakat," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Boy Rafli Amar di Kediri, Jawa Timur, kemarin.

Boy Rafli yang ditemui setelah memberikan kuliah umum bertema "Upaya pesantren dalam mencegah intoleransi, terorisme, radikalisme, dan ideologi transnasional di Indonesia" di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri, mengatakan masyarakat yang terpengaruh dengan politik identitas nantinya bisa menjadi masyarakat yang penuh dengan konflik.

Ia tidak ingin ada konflik terjadi pada masyarakat, terlebih lagi terpengaruh dengan intoleran ataupun politik identitas. "Kami tidak ingin suasana seperti itu sebab bisa didomplengi oleh orang yang punya niatan dalam melakukan aksi teror," katanya.

Baca Juga :

Kepala BNPT juga menambahkan pada masa pandemi yang menonjol adalah narasi radikalisme pada media sosial. Sebelum pandemi Covid-19, beberapa aktivitas seperti memberangkatkan anak bangsa ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS terjadi, namun saat pandemi Covid-19 berubah total. Narasi yang ada di media sosial yang begitu kuat.

Untuk itu, tandas Boy Rafli, lembaganya terus memperkuat literasi digital dengan berbagai manajemen platform dan provider untuk menjaga agar ruang publik di medsos tidak ada narasi yang mengarah pada intoleransi dan radikalisme.

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara