Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo. ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaunching Desa Banyubiru, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang sebagai percontohan Desa Antikorupsi se-Indonesia.

Desa Banyubiru mendapat kriteria istimewa dengan nilai 96,75 atau yang paling tinggi dari 10 Desa Antikorupsi yang dirilis KPK.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, seperti slogan yang diciptakannya saat pertama kali menjadi gubernur, yakni 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong (berkhianat).

"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Kalau Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kami berterima kasih," kata Firli dalam konferensi pers di Desa Banyubiru, Selasa (29/11).

Firli menjelaskan, dalam lingkup pencegahan antikorupsi yang lebih luas peran seorang gubernur menjadi sangat penting terkait kasus penyelewengan yang terjadi di lingkungan jajarannya seperti korupsi, gratifikasi hingga pungutan liar.

"Peran gubernur harus memastikan ada kemudahan pelayanan investasi dan juga tidak ada pungutan liar seketika menerbitkan izin. Kalau Pak Ganjar sudah melakukan itu, kami terima kasih karena itulah cita-cita kita bahwa Indonesia harus bersih dari korupsi," sebut Firli.

Pada kesempatan yang sama Ganjar mengatakan, menciptakan budaya anti korupsi, kolusi dan nepotisme bukan hal yang sulit, asal ada kemauan dan kesadaran untuk tidak melakukan penyelewengan.

Hal itu pun ditekankan Ganjar kepada jajarannya di tingkat kabupaten dan kota.

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang telah menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotis