POJOKSATU.id, JAKARTA-  Pengamat maritim Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai keputusan Presiden Jokowi menunjuk KSAL Laksamana Yudo Margono sebagai Panglima TNI sudah tepat.

Pasalnya, ia menilai KSAL Yudo Margono memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mengemban tugas sebagai Panglima TNI.

“Ini sangat tepat, karena memang kebetulan sejalan dengan pemikiran yang saya utarakan dalam berbagai kesempatan,” kata Marcellus kepada wartawan, Rabu (30/11/2022).

Ia juga menyinggung soal matra dari matra TNI AL. Menurutnya hal tersebut tidak ada masalah.

Sebab, jika merujuk pada UU TNI maka, jabatan panglima dapat diserahkan secara bergantian oleh Perwira Tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

“Maka sudah sepantasnya untuk saat ini giliran panglima TNI berasal dari matra TNI AL,”

Apalagi, lanjut pengamat dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) selama dua periode pemerintahan Jokowi, penjabat Panglima TNI belum ada satupun yang berasal dari matra TNI AL.

BACA : Alasan Jokowi Tunjuk Yudo Margono jadi Panglima, Untuk Menjaga Rotasi Matra di Tubuh TNI

Di samping itu, menurut Marcellus Hakeng Jayawibaw, Indonesia adalah bangsa maritim dan Presiden Jokowi jelas mengatakan bahwa sudah terlalu lama memunggungi lautan.

“Jadi, penunjukkan Laksamana Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI memang bukan sebuah kejutan bagi saya, tetapi lebih ke arah sebuah keharusan di samping tentunya sebagai pemenuhan janji politik seorang Presiden terpilih kepada pemilihnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan dirinya memilih Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) menjadi Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI.

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebutkan ditunjuknya Yudo Margono menjadi Panglima TNI untuk menjaga rotasi matra di tubuh TNI.

”Satu, yang kita ajukan satu (calon), KSAL yang sekarang karena memang kita rotasi matra,” kata Jokowi dikutip dari siaran pers Sekertariat Presiden, Selasa (29/11/2022).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun berharap DPR RI menyetujui surat presiden atau Surpres yang sudah dikirim ke DPR RI pada, Senin, 28 November 2022.

”Panglima TNI kan sudah kita ajukan. Panglima TNI sudah diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan,” pungkas Presiden Jokowi. (Mufit/Pojoksatu)