JAKARTA, KOMPAS.com - Survei yang dilakukan lembaga Charta Politika mencatat mayoritas responden tidak setuju adanya wacana Joko Widodo menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Berdasarkan publikasi hasil survei yang dilakukan pada Selasa (29/11/2022), responden yang tidak setuju dengan wacana itu sebanyak 68,4 persen.

Sementara itu, sebanyak 20,7 persen setuju dengan wacana tersebut dan sisanya sebanyak 10,8 persen responden menyatakan tidak tahu dan tak menjawab.

Baca juga: Survei Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai Pemerintahan Jokowi Lebih Baik dari SBY Hadapi Tekanan Ekonomi

Kemudian, survei juga mengungkapkan mayoritas responden atau sebanyak 74,3 persen sudah tahu tahu bahwa pemilihan presiden (pilpres), pemihan legislatif (pileg) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) akan digelar pada tahun yang sama.

Di sisi lain, masih ada 25,5 persen responden yang tidak tahu dengan agenda tersebut.

Lalu, untuk wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, mayoritas responden atau sebanyak 76,3 persen menyatakan tidak setuju.

Baca juga: Survei Charta Politika: Anies Dipilih karena Pintar, Ganjar Merakyat, Prabowo Tegas

Kemudian ada 18 persen setuju jika pemilu ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang.

Sisanya, sebanyak 5,7 persen responden menyatakan tidak tahu dan tidak menjawab.

Adapun survei Charta Politika kali ini dilakukan pada pada 4-12 November 2022 secara wawancara tatap muka dengan metode multistage random sampling.

Jumlah sampel yang dilibatkan sebanyak 1.220 orang dari 34 provinsi dengan margin of error 2,83 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Ridwan Kamil Salip Sandiaga Uno jadi Cawapres

Kriteria sampel adalah mereka yang minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat sebagai pemilih.