Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan, Megawati sebelumnya telah menegur sejumlah kadernya yang mendahului berbicara capres dari PDIP.

Bahkan, beberapa waktu lalu, Megawati juga menegur Ganjar Pranowo yang mengaku siap nyapres. Alasan teguran tersebut karena penentuan capres adalah prerogatif ketum sesuai dengan amanat partai.

"Tindakan Jokowi yang telah sebutkan ciri-ciri fisik capres itu dapat dikatakan telah memby-pass ketumnya, yakni Megawati. Mesti ada teguran terhadap Jokowi jika memang soal capres adalah prerogatif ketum," ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (29/11).

Karena menurut Muslim, jika Megawati tidak menegur Jokowi meski sudah ada sentilan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristianto, publik akan menganggap bahwa omongan Jokowi adalah pesanan dari Megawati.

"Apalagi sampai saat ini Jokowi adalah petugas partai. Mega juga harus tegur Jokowi sebagaimana teguran kepada Ganjar. Jika Mega tidak tegur Jokowi dalam acara di GBK itu, publik anggap apa yang dilakukan Jokowi itu atas restu Megawati," kata Muslim.

Apalagi kata Muslim, dalam acara relawan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (26/11), terpampang poster-poster tiga periode. Artinya, ada narasi perpanjangan kekuasaan dan tunda pemilu.

"Jika Megawati tidak tegur dan menindak Jokowi dengan poster tiga periode itu berarti secara diam-diam Mega juga mengaminkan itu, Jokowi tiga periode dan tunda pemilu. Padahal perpanjangan kekuasaan tanpa pemilu adalah pelanggaran konsitusi, anti demokrasi dan kedaulatan rakyat," jelas Muslim.

Muslim menilai, Megawati tidak bisa hanya mendiamkan apa yang terjadi di SUGBK. Karena, ada penggiringan opini tiga periode yang artinya adanya opini perpanjangan kekuasaan tanpa pemilu.

“Publik menunggu teguran Mega terhadap Jokowi. Jika tidak, maka acara GBK itu adalah unsur kesengajaan PDIP untuk perpanjangan kekuasaan Jokowi tiga periode dan tunda pemilu,” tutupnya.