SOLOPOS.COM - Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) bersama Menteri Sekretariat Negara Pratikno (kedua kiri) dan Wakil Ketua DPR Rachmad Gobel (kanan) dan Lodewijk F. Paulus (kiri) memberikan keterangan pers tentang Surat Presiden penunjukan Panglima TNI di Media Center DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022). Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Solopos.com, JAKARTA – Perjalanan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, menjadi Panglima TNI kemungkinan besar bakal mulus.

Anggota Komisi I DPR, Christina Aryani, menyambut baik dan meyakini Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal terkait penunjukan Yudo Margono yang bakal menggantikan Jenderal Andika Perkasa.

PromosiAngkringan Omah Semar Solo: Spot Nongkrong Unik Punya Menu Wedang Jokowi

“Tentu kami menyambut baik hal ini sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Komisi I pun siap melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap beliau,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (28/11/2022), seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Ia pun yakin Margono memiliki kemampuan yang bisa membawa institusi TNI ke depannya lebih baik lagi.

Baca Juga: Terkuak! Ini Asal Muasal Kekayaan Rp179 Miliar Jenderal Andika Perkasa

“Karena pasti yang diusulkan ke DPR itu yang terbaik dan tentu juga profesional,” ujarnya.

Meski demikian, kata dia, tidak serta-merta Margono akan mudah menjalankan tugas sebagai Panglima TNI, lantaran tantangan ke depan yang dinilainya juga tidaklah mudah.

“Bicara dinamika pertahanan tentu ke depannya akan lebih dinamis lagi, baik regional maupun global. Apalagi kita juga dihantui tantangan ekonomi yang juga menuntut kerja bersama TNI utamanya konteks ketahanan pangan. Ini juga penting,” tuturnya.

Baca Juga: Yudo Margono Calon Panglima TNI, Dudung dan Fadjar Warga Kehormatan TNI AL

Selain itu, ujarnya lagi, panglima baru TNI akan berhadapan pula dengan dinamika politik jelang pemilu yang memerlukan perhatian lebih dalam memastikan pemilu berjalan aman, sukses, serta institusi TNI sendiri tidak terjebak dalam praktek politik praktis.

“Ini patut jadi perhatian juga, selain tantangan internal, kita bicara soal kedisiplinan prajurit, kesejahteraan prajurit dan upaya tanpa henti menjadikan TNI semakin profesional,” kata dia.

Ketua DPR, Puan Maharani, menerima surat presiden atau surpres tentang calon panglima TNI atas nama Laksamana TNI Yudo Margono yang diusulkan menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun Desember 2022.

Baca Juga: Rajin Perbarui LHKPN, Calon Panglima TNI Yudo Margono Berharta Rp11,3 Miliar

Pengamat militer dan pertahanan dari Indonesia Defence Strategy Forum (IDFS), Septiawan, berpendapat Yudo Margono layak menggantikan posisi Jenderal TNI Andika Perkasa.

“Pak Yudo layak untuk menjabat Panglima TNI,” kata Septiawan.

Menurut pria yang biasa disapa Iwan ini, kesejahteraan prajurit merupakan kunci pembentukan postur TNI yang profesional dalam melaksanakan tugas pokoknya menjaga kedaulatan NKRI.

Baca Juga: KSAD dan KSAU di Kapal Selam saat Presiden Pilih KSAL jadi Calon Panglima TNI

“Sosok Laksamana TNI Yudo Margono telah berhasil meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AL selama masa kepemimpinannya sehingga dapat memberikan efek yang begitu fantastis dalam pembangunan SDM prajurit TNI AL yang berkualitas,” tuturnya.

Dengan prestasi pembangunan, kata dia, lebih dari ratusan infrastruktur utama dan penunjang TNI AL di masa kepemimpinannya.

“Tidak salah kalau kita menyematkan titel Bapak Infrastruktur TNI AL. Beliau dengan jeli mengidentifikasi bahwa pondasi utama pembangunan kekuatan TNI AL ada di Infrastruktur dan dengan cepat menerjemahkan dalam roadmap sejak bertugas pada Mei 2020,” ujarnya.

Baca Juga: Jenderal Andika Berharta Rp179 Miliar, Laksamana Yudo Margono Rp11,3 Miliar

Septiawan menegaskan, Yudo Margono juga berhasil membawa perubahan birokrasi di TNI AL dengan terwujudnya right sizing organisasi.

“Harapan sangat besar bertumpu pada keberlanjutan setelah ini yaitu peningkatan postur dan alutsista TNI yang semakin berkualitas guna kejayaan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata lulusan Universitas Pertahanan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Prodi Diplomasi Pertahanan itu.