Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei opini publik terkait siapa yang paling bertanggungjawab atas kasus gagal ginjal akut pada anak. Hasilnya BPOM dinilai sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.

Sebanyak 38,9 persen menyatakan BPOM sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Disusul oleh Kementerian Kesehatan dengan angka 31,4 persen.

"BPOM dan Kemenkes dituding sebagai pihak yang paling bertanggung jawab," ujar Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi saat rilis survei, Minggu (27/11/2022).

Sementara, 19 persen responden menilai perusahaan obat bertanggung jawab, kemudian Presiden Joko Widodo 2,8 persen. Lainnya 0,2 persen dan tidak jawab 7,7 persen.

Sementara itu, kepuasaan publik terhadap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menangani kasus gagal ginjal akut cukup tinggi. Yaitu 2,8 persen menyatakan sangat puas, 47,2 persen cukup puas.

Adapun yang kurang puas dengan Kemenkes ada 39,6 persen, dan tidak puas sama sekali 4,8 persen. Responden yang tidak menjawab 5,5 persen.

"Separuh warga yang mengetahui merasa cukup atau sangat puas atas kinerja Kementerian Kesehatan dalam penanganan kasus tersebut, tapi yang kurang puas juga sangat besar, sekitar 44.4 persen," ujar Burhanuddin.

Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak memasuki babak baru. Melalui Bareskrim Polri serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), telah menyebut sejumlah produsen farmasi yang diduga melakukan tindakan pidana.