Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono sebagai calon tunggal panglima TNI. Langkah tersebut dinilai tepat.
 
"Kita butuh sosok panglima yang kuat secara manajerial, punya kemampuan berpikir strategis, dan membangun komunikasi sosial namun tetap low profile, terutama dalam hal-hal yang bersifat politis," kata pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, dalam keterangan tertulis, Senin, 28 November 2022.
 
Fahmi mengatakan siapa pun yang menjadi Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa akan dihadapkan pada sejumlah tantangan besar. Selain isu lingkungan strategis, calon panglima TNI berhadapan dengan isu pengembangan organisasi, moral dan kompetensi prajurit, modernisasi alutsista, serta kesejahteraan prajurit.

-?

- - - -
"Di masa depan, kita tidak ingin lagi mendengar adanya isu disharmoni di internal TNI maupun pengabaian terhadap prinsip-prinsip supremasi sipil dan demokrasi, hanya karena persoalan suksesi panglima TNI," ujar dia.
 
Fahmi menyampaikan panglima TNI yang baru harus meneruskan hal-hal baik. Terutama, berkaitan dengan upaya membangun TNI yang tangguh, mumpuni, dan profesional. 
 
"Tentunya tetap mempertimbangkan aspek-aspek strategis terkait potensi ancaman dan dinamika lingkungan strategis," ucap dia.
 
Sementara itu, anggota Komisi I TB Hasanuddin menilai penunjukan Yudo merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Hal itu harus dihormati.
 
"Tidak ada masalah. Karena ketiga kepala staf darat, laut, udara sesuai Undang-Undang penuhi persyaratan. Siapa yang dipilih? Hak prerogatif Presiden. Dan Presiden milih AL. Buat kami selesai, mari kita bawa ke fit and proper test," kata TB Hasanuddin.
 
Dia berharap panglima TNI ke depan mampu menjaga netralitas dan profesionalitas TNI menjelang Pemilu 2024.
 
"Kedua Panglima TNI harus mampu tingkatkan disiplin," kata dia.
 

(ADN)