AKURAT.CO  Wacana Jakarta dipimpin gubernur tanpa bantuan wali kota administratif setelah ibu kota negara resmi pindah ke Kalimantan Timur ditolak Wakil Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi. Dia mengatakan, beban tugas Gubernur Jakarta tidaklah kecil.

Oleh karenanya, politisi PKS ini menyatakan, untuk memperpendek pelayanan kepada masyarakat, gubernur mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada wali kota administrasi. 

"Adapun soal DKI dipimpin seorang gubernur tanpa wali kota, saya tidak sependapat. Beban kerja gubernur untuk mengurusi kewilayahan banyak. Jadi tetap butuh wali kota," katanya kepada media ini, Minggu (27/11/2022). 

Setelah UU IKN disahkan, secara politik, ibu kota negara telah berpindah ke Kalimantan Selatan. Tetapi, Suhaimi mengatakan, andai saja masih bisa berharap, pihaknya tetap berkeinginan agar ibu kota tetap berada di Jakarta. 

"Kalau berharap sih ibu kota masih tetap di Jakarta. Karena sejarah perjuangannya ada di Jakarta. Segalanya sudah siap dan negeri kita butuh anggaran besar untuk membangun SDM dan menghadirkan kesejahteraan sosial," ujarnya. 

Menurut dia, anggaran untuk membangun infrastruktur di IKN senilai Rp400 triliun itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program peningkatan ekonomi dan kualitas SDM unggulan Indonesia. 

"Jadi seharusnya anggaran tersebut untuk meningkatan pembangunan ekonomi dan kwalitas SDM," katanya. 

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mewacanakan model pemerintahan di DKI setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Struktur pemerintahan di DKI nantinya berubah. 

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, (24/11/2022). []