Pasalnya gelaran ini dilakukan saat Indonesia sedang berduka atas bencana gempa bumi yang menimpa daerah Cianjur, Jawa Barat.

Salah satu yang menyayangkan adanya gelaran tersebut disaat banyaknya korban berjatuhan di Cianjur adalah Deddy Yevri Sitorus selaku Anggota Komisi VI DPR.

Menurut politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, acara tersebut tidak tepat momentum dan menurunkan martabat Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau mengaku relawan sejati, harusnya turun ke bawah membantu rakyat, termasuk menangani dampak bencana gempa Cianjur, bukan malah menabrak aturan menggunakan Stadion Utama GBK yang seharusnya terlarang sebagaimana disampaikan oleh Menpora," kata Deddy dalam keterangan tertulis pada Minggu (27/11/2022) dikutip sindonews.com.

Menurutnya, saat ini bangsa Indonesia masih berduka karena gempa Cianjur. Banyak orang masih berada di pengungsian dan belum semua korban ditemukan.

Selain itu, Deddy juga berpendapatan GBK seharusnya tidak boleh dipergunakan untuk perhelatan seperti itu.

"Kan ada larangan dari Menpora untuk pemakaian GBK hingga penyelenggaraan Piala Dunia U-20 tahun 2023," kata Anggota DPR dari Dapil Provinsi Kalimantan tersebut.

Menurutnya, para inisiator acara Nusantara Bersatu telah menjebak Jokowi, karena mereka tahu presiden tidak bisa mengelak jika relawannya memanggil.

"Saya yakin Pak Jokowi terpaksa datang ke acara itu, bukan kemauan beliau," ujar Deddy.

Karena itu, ia meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi dua inisiator kegiatan yang saat ini menduduki jabatan Komisaris di BUMN.

"Saya akan mempertanyakan hal ini dalam rapat resmi di Komisi 6 DPR, tidak boleh dibiarkan," katanya.

Kemudian, Deddy meminta relawan Jokowi menjaga kehormatan Presiden. Selama ini PDIP selalu berjuang mendukung dan membela Jokowi, tapi relawan lebih asyik bermanuver politik kekuasaan yang merugikan citra Jokowi.

"Karena itulah saya minta jangan lagi menjebak Pak Jokowi, beliau Presiden RI, bukan Presiden Relawan. Jangan demi ambisi kekuasaan dan materi, para relawan melakukan manuver-manuver yang di luar ruang lingkupnya, sehingga merugikan kewibawaan Pak Jokowi," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengingatkan relawan untuk tidak menyeret-nyeret Presiden Jokowi ke arah manuver terkait Pilpres. Jangan sampai Pilpres 2024 dituduh berpotensi curang karena manuver relawan yang akhirnya mengesankan presiden memiliki preferensi tertentu terkait kontestasi 2024.

"Kami akan terus mengawal Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan bahwa Pilpres 2024 akan menghasilkan kepemimpinan nasional yang selaras dan menuntaskan visi Presiden Jokowi. PDIP sebagai partai asal Jokowi telah terbukti konsisten menjaga dan mendukung pemerintahan secara tuntas, dan kami akan membuat perhitungan dengan pihak-pihak dan para petualang politik yang merugikan martabat Presiden," pungkasnya.

(***)