Jember (beritajatim.com) – Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berunjuk rasa memperingati setahun pemerintahan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman, di depan kantor Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa (8/3/2022).

Dalam pernyataannya, PMII menilai, setelah satu tahun kepemimpinan Hendy-Firjaun, masih cukup banyak problem yang belum terselesaikan. “Belum lagi dengan beberapa kebijakan baru yang lahir disertai kontroversi, sehingga menjadikan Jember Satu Tahun dalam Kegagapan Kebijakan,” kata Ketua PMII Jember Mohammad Faqih Alharamain.

PMII menyebut, masih ada masyarakat yang mengeluhkan akses rusak yang menghubungkan antardusun, adanya kontroversi proyek multiyears untuk infrastruktur, adanya penolakan atas Perubahan APBD 2021 sebagai akibat keterlambatan pengajuan kepada Pemerintah Provinsi Jatim, ancaman tingginya sisa lebih penggunaan anggaran, dan berdampak pada perencanaan yang terimpit waktu.

PMII juga menyoroti terjadinya keterlambatan penyaluran gaji guru tidak tetap hanya karena persoalan administratif terhitung sejak 2022. “Belum lagi janji 25 ribu beasiswa untuk mahasiswa yang selama 2021 hanya terealisasi sebanyak lima ribu beasiswa dari keseluruhan kampus yang ada di wilayah Jember,” kata Faqih.

PMII juga mempertanyakan kelangkaan pupuk di Jember. “Pemerintah menjadikan pupuk Organik sebagai solusi dengan janji pembangunan pabrik pupuk organik di setiap kecamatan, namun tidak diimbangi dengan kontrol dan manjemen yang baik,” kata Faqih.

“Beberapa persoalan lain, angka stunting yang masih tinggi, banyaknya fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang masih memiliki potensi dilakukannya aktivitas pertambangan cukup memperlihatkan, bahwa kepemimpinan bupati dan wakil bupati hari ini pincang dalam berjalan mengarahkan pembangunan Kabupaten Jember,” kata Faqih.

Ada delapan tuntutan PMII terhadap Pemkab Jember. Pertama, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengedepankan aspek lingkungan dalam peinjauan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dengan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW.

“Kedua, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember segera menyelasaikan pembangunan pabrik pupuk organik sebagai bentuk upaya mengatasi kelangkaan pupuk. Ketiga, mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan penertiban kepada seluruh aktivitas industri yang mengancam ekosistem laut,” kata Faqih.

PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan pemerataan perbaikan jalan dan mendesak direalisasikannya janji politik dalam sektor pendidikan. “Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk membatalkan konversi lahan perkebunan Rembangan dari buah naga menjadi buah kelengkeng, karena tidak tercantum dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022,” kata Faqih.

PMII mendesak Pemerintah Kabupaten Jember untuk segera mencabut rancangan peraturan daerah mengenai badan usaha milik daerah (BUMD) Gunung Sadeng, karena tidak tercantum dalam RPJMD 2021 – 2026. “Kami Menuntut Pemerintah Kabupaten Jember untuk melakukan tata kelola kebijakan yang terukur berdasarkan norma dan regulasi hukum serta memiliki implikasi pada kesejahteran masyarakat,” kata Faqih. [wir/ted]