FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto meminta keseriusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk terus melakukan reformasi, pembenahan, dan perbaikan di Korps Bhayangkara.

Hal itu disampaikan Didik setelah mencuatnya kasus dugaan penyimpangan yang menyeret sejumlah jenderal polisi, salah satunya video pengakuan Ismail Bolong soal suap dari bisnis pertambangan ilegal kepada petinggi Polri.

Apa pun informasinya, video pernyataan dari Ismail Bolong layak untuk ditindaklajuti oleh aparat kepolisian, apalagi substansinya menyangkut integritas, profesionalitas dan akuntabilitas anggota dan institusi Polri," kata Mas Didik dikonfirmasi JPNN.com, Jumat (25/11).

Menurut legislator Partai Demokrat itu, jika tidak segera ditindaklanjuti maka persoalan itu berpotensi menimbulkan spekulasi liar yang bisa memengaruhi soliditas anggota dan pimpinan Polri, bahkan bisa mengoyak keadilan publik.

Didik mengatakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang cukup besar, Polri harus memastikan anggota, pimpinan, dan institusinya terbebas dari segala bentuk penyimpangan dan pungli.

Dalam menegakkan hukum, kata Didik, Polri harus memastikan institusi dan anggotanya terbebas dari segala bentuk kepentingan apa pun. Harus independen, transparan dan adil.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelolaan Polri harus mencerminkan manajerial kepolisian yang good and clean governance. "Berbagai rangkaian kejadian yang melibatkan kepolisian belakangan ini termasuk video Ismail Bolong harus menjadi keseriusan Kapolri untuk terus melakukan reformasi, pembenahan, dan perbaikan," tuturnya.

Politikus asal Jawa Timur itu menyebut perbaikan yang dilakukan Polri harus nyata, utuh, terintegrasi, dan berkesinambungan.

"Tertibkan dan tindak tegas setiap oknum anggota dan pimpinan yang terindikasi melakukan penyimpangan," lanjutnya.

Menurut Didik, bagaimana mungkin Polri bisa menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya jika oknum aparatnya terindikasi korup. "Ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah besar yang idealnya bisa diselesaikan oleh Kapolri," tegasnya.

Oleh karena itu, ketua Departemen Hukum dan HAM DPP Demokrat itu menyampaikan saran kepada Jenderal Listyo Sigit demi perbaikan institusi Polri ke depan.

"Saatnya Kapolri melakukan deteksi dini terhadap potensi permasalahan akut dan fundamental dalam pembenahan dan perbaikan Polri, agar tidak berulang terus potensi penyimpangan dan abuse of power di tubuh kepolisian," kata Didik Mukrianto. (jpnn/fajar)