Suara.com - Anwar Ibrahim telah resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru usai Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah menyetujui pengangkatannya pada Kamis (24/11).

Karir politik Anwar telah dimulai sejak dekade 1960-an. Meskipun perjalanan karirnya sempat beberapa kali terganjal skandal dan kasus pidana, ia merupakan sosok politikus veteran yang telah menorehkan catatan panjang di dunia politik Malaysia.

Dilansir dari laman Britannica, Anwar Ibrahim lahir pada 10 Agustus 1947 di Cherok Tok Kun, Malaysia. Ayahnya, Ibrahim bin Abdul Rahman, juga merupakan seorang politikus yang bergabung dengan UMNO (Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu).

Anwar memulai karir politiknya pada akhir 1960-an di Universitas Malaya di Kuala Lumpur, di mana ia dikenal sebagai pemimpin mahasiswa Islam. Pada tahun 1971, ia mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia dan menjabat sebagai presiden organisasi itu hingga tahun 1982.

Terlepas dari kritiknya terhadap koalisi Barisan Nasional (BN) dan UMNO, yang merupakan salah satu partai di koalisi itu, pada 1982, Anwar menerima undangan dari PM saat itu, Mahathir Mohamad, untuk bergabung dengan UMNO dan juga pemerintahannya. Sejak itu, karirnya berkembang pesat, dan ia dipercaya mengisi berbagai posisi penting di kabinet.

Ia sempat menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (1983), Menteri Pertanian (1984), dan Menteri Pendidikan (1986–91). Lalu, Anwar diangkat menjadi Menteri Keuangan (1991-1998) dan Wakil Perdana Menteri (1993-98).

Anwar merupakan salah satu sosok yang membawa ekonomi Malaysia menuju kemajuan pesat pada tahun 1990-an. Namun, selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997, ia berselisih dengan Mahathir dalam kebijakan penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Anwar kemudian diberhentikan pada tahun 1998.

Di tahun 1999, Anwar dipenjara atas tuduhan korupsi, yang kemudian ditambah dengan tuduhan sodomi.

Usai turun dari posisi PM, Mahathir kemudian digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi pada 2003. Setahun kemudian, Pengadilan Tinggi Malaysia membatalkan hukuman sodomi Anwar karena kurangnya bukti.

Tahun 2007, di tengah pemerintahan Abdullah yang stagnan akibat gejolak sosial serta ekonomi, kekuatan-kekuatan oposisi di Malaysia mulai berkumpul di sekitar Anwar yang merupakan seorang reformis. Awal tahun 2008, Anwar menjadi pemimpin de facto dari koalisi oposisi tiga partai Pakatan Rakyat (PR), yang terdiri dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Se-Malaysia (PAS), dan Partai Tindakan Demokratik (DAP).