Jakarta, Gatra.com - Laporan Doing Good Index (DGI) 2022 menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan peringkat doing okay dalam mendukung kegiatan filantropi atau inisiatif sosial yang dilakukan warganya melalui organisasi sosial atau Service Delivery Organixation (SDO). Peneliti CCPHI, Rahmatina Kasri menerangkan, hasil laporan menunjukkan belum adanya perubahan signifikan dalam dua tahun terakhir terkait kebijakan pemerintah dalam filantropi.

"Tahun 2022, Indonesia masih berada di cluster doing okay, sama seperti 2020 lalu," kata Rahma dalam konferensi pers pembacaan hasil Laporan DGI yang digelar secara daring, Jumat (25/11).

Pelaksanaan riset DGI 2022 di Indonesia dilakukan berkolaborasi dengan CCPHI. DGI sendiri memberikan gambaran terkait peta kebijakan, praktik institusi, dan lanskap sektor sosial di setiap negara yang dikaji. Saat ini, jumlah negara yang terlibat dalam DGI berjumlah 17 negara di Asia

DGI mengkaji 4 (empat) indikator yang bisa memperkuat atau melemahkan inisiatif sosial, yaitu: peraturan perundang-undangan, kebijakan pajak dan fiskal, kebijakan procurement (pengadaan barang dan jasa), serta ekosistem. Kajian 2 tahunan ini dilaksanakan oleh Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS) ini melibatkan 2.239 organisasi sebagai responden dan 126 panel ahli.

"Ini survei yang sangat komprehensif dan tidak banyak survei sejenis yang bisa mencapai responden dan interview ahli sebanyak ini," katanya

Total terdapat pembagian empat cluster dalam pengukuran, yakni not doing enough, doing okay, doing better, serta doing well. Pada hasil survei yang sudah digelar selama tiga kali yaitu pada 2018, 2020, serta 2022, Indonesia belum berhasil masuk cluster doing better. Bahkan pada 2018 lalu, kategorinya masih berada di cluster not doing okay. Sementara, dua negara dengan kategorisasi doing well adalah Singapura dan Taiwan.

Laporan DGI 2022 menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap posisi negara yang ada di 4 klaster. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam 2 tahun terakhir tidak banyak terjadi perubahan dan terobosan kebijakan untuk mendukung sektor filantropi dan nirlaba di 17 negara yang dikaji.