Merdeka.com - Gempa magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur pada Senin (21/11) kemarin. Meskipun kekuatan gempa tidak terlalu besar, tetapi kerusakan dan korban jiwa ditimbulkan sangat banyak.

Secara geografis wilayah Indonesia berada di kawasan Ring of Fire atau Cincin Api sepanjang 40.000 km dan situs aktif seismik yang membentang di Samudra Pasifik. Artinya, diperlukan aturan hunian tahan bencana alam.

Berkaca dari gempa Ciajur, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan hal paling utama yang perlu pemerintah lakukan adalah melakukan identifikasi tingkat kerawanan kebencanaan yang ada di masing-masing daerah sesuai jenis bencananya, terutama gempa bumi.

Suatu bangunan dikatakan tahan gempa jika bagian utama bangunan tersebut, terutama tiang penyangga beban, tidak patah dan dindingnya tidak runtuh. Sehingga bangunan tetap tegak.

"Tentu setiap daerah yang memiliki jenis bencananya, treatmentnya juga berbeda. Bagi daerah yang potensi bencananya gempa, rumah huniannya harus tahan gempa. Bila daerah tersebut potensi longsor, maka tidak boleh didirikan kawasan hunian di daerah berpotensi longsornya tinggi. Bila daerah pinggiran aliran sungai maka tidak boleh didirikan bangunan-bangunan yang berpotensi menimbulkan banjir," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Kamis (24/11).

Ace mengungkapkan, pemerintah perlu merumuskan tata ruang wilayah sesuai aspek kebencanaan berdasarkan peta rawan bencana. Menurutnya, aspek kebencanaan hingga saat ini belum dijadikan pertimbangan kebijakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam.

"Yang kedua, dengan adanya peta rawan bencana yang jelas, maka pemerintah bisa merumuskan atau membuat tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek kebencanaan. Nah, selama ini kan aspek tata ruang kebencanaan belum menjadi policy recognition," ungkapnya.

"Sehingga, dari situ akan mempengaruhi terhadap bagaimana arsitektur dari tata ruangnya," lanjutnya.

Sejalan dengan Ace, Peneliti Geoteknologi BRIN Adrin Tohari juga menilai, pembangunan hunian dan gedung-gedung pemerintahan hampir di seluruh wilayah Indonesia belum memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) untuk bangunan tahan gempa.

"Bisa dikatakan hunian dan bahkan gedung pemerintahan di daerah hampir di seluruh wilayah Indonesia masih belum tahan gempa, karena pembangunannya belum mengikuti kaidah yang benar dan standar yang berlaku," kata Adrin.

Ace meminta, lembaga seperti BNPB dan BPBD agar menggalakkan mitigasi bencana. Karenanya, korban jiwa gempa Cianjur terus bertambah dan banyak yang belum ditemukan. Sosialisasi soal mitigasi bencana perlu diterapkan di sekolah-sekolah dalam upaya mencegah resiko bencana alam.

Selain itu, diperlukan pelatihan untuk membangun hunian yang tahan gempa dengan biaya yang murah perlu diberikan kepada masyarakat di daerah-daerah.

"Upaya mitigasi bencana masih harus terus digalakkan karena masih banyak korban jiwa saat bencana terjadi. Pendidikan pengurangan risiko bencana melalui pendidikan dan pelatihan masyarakat dan pembelajaran di sekolah dasar hingga menengah atas harus menjadi bagian dari program pemerintah pusat dan daerah," jelas dia.

Reporter Magang: Syifa Annisa Yaniar [lia]

Baca juga:
Wagub Jabar Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Desa Terdampak Gempa Bumi di Cianjur
Fakta-Fakta Kecamatan Cugenang, Lokasi Terparah akibat Gempa Cianjur
Para Penghuni Posko Ini Harus Rela Satu Tenda dengan Jenazah, Ini Penyebabnya
Ma'ruf Amin Minta Masjid Gelar Salat Gaib untuk Korban Gempa Cianjur
Polda Metro Terjunkan 1.032 Relawan Bantu Tangani Korban Gempa Cianjur
Jokowi Tinjau Episentrum dan Lokasi Terparah Gempa Cianjur