KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI meminta lembaga survei politik agar transparan soal pendanaan yang didapatkan. Komisioner KPU RI August Melasz menerangkan lembaga survei yang akreditasinya ada di KPU punya kepentingan untuk melaporkan dari mana sumber dana dan proses audit yang dilakukan.

August menuturkan alasan lembaga survei harus transparan soal pendanaan agar KPU mengetahui apakah lembaga tersebut netral atau tidak.

"Kalau lembaga survei dari pasangan calon atau dari peserta pemilu tentu punya tendensi tertentu, tapi kalau sumber dananya itu berasal dari di luar peserta pemilu efeknya ke pemilih juga beda," kata August, Sabtu (26/11).

"Jadi sejak awal kan membantu publik untuk memitigasi, ini informasi yang harus dicerna bagaimana," imbuhnya.

Intinya, ucap August, sumber dana lembaga survei itu akan dibuka ke publik oleh KPU.

"Yang jelas ada badan hukum, kemudian lembaga tersebut proses keuangannya transparan, diaudit, menyatakan sumber dananya dari mana. Itu paling penting," tuturnya.

Baca juga: KPU Dinilai tidak Berhak Atur Sumber Dana Lembaga Survei

Prinsipnya, KPU cukup transparansi anggaran yang diterima lembaga survei.

"Ya kan prinsipnya seperti itu, dia sumber dananya dari mana, kan sama seperti pemantau pemilu juga sama, sumber dananya dari mana," ungkapnya.

"Soal darimana pun, yang penting itikad baiknya lembaga ungkap sumber dananya darimana. Itu akan menunjukkan bagaimana akuntabilitas dia berjalan, kredibilitasnya bagaimana, termasuk keluaran dari produk yang dihasilkan," pungkasnya.(OL-5)