Kekuasaan di negara demokrasi sepenuhnya berada di tangan rakyat. Pemilihan umum yang digelar secara periodik merupakan salah satu indikator rakyat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin negeri.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman menanggapi pemberitaan tentang seorang pimpinan lembaga tinggi negara yang ingin agar pemilu ditunda dan jabatan presiden ditambah dua tahun lagi.

“Di negara demokrasi, kekuasaan itu milik rakyat, diserahkan lewat pemilu kepada seseorang untuk melaksanakannya untuk kurun waktu tertentu,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (24/11).

Bagi Benny Harman, memperpanjang dan menambah kekuasaan tanpa melibatkan rakyat sama saja merampok kedaulatan rakyat. Dia yakin Presiden Joko Widodo tidak akan mengamini wacana semacam itu. Jokowi pasti akan menolak perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu.

“Kalau memperpanjang dan menambah dewe kekuasaan tanpa mandat rakyat, itu merampok. Saya hakul yakin, presiden menolak permintaan ini,” tegasnya. 

Foto: Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman/Net