JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan desain terpilih sebagai maskot Pemilu 2024, Jumat (25/11/2022).

Maskot Pemilu 2024 akan mengambil rupa sepasang jalak bali, yang laki-laki bernama SURA yang merupakan akronim "suara rakyat". Sedangkan yang perempuan dinamakan SULU sebagai kependekan dari "suara pemilu".

Hasil tangan dingin mahasiswi Universitas Pradita, Tangerang, bernama Stephanie ini keluar sebagai pemenang dari 680 karya lain yang bersaing dalam Lomba Maskot Pemilu 2024 yang digelar KPU RI.

Secara resmi, SULU dan SURA bakal diluncurkan sebagai maskot Pemilu 2024 pada 2 Desember 2022 mendatang.

Baca juga: Pemilu 2024, KPU Wajibkan Lembaga Survei Laporkan Sumber Dana

"Ke-Indonesiaan bisa ditampilkan oleh maskot ini," kata salah satu dewan juri, Caroline Sunarko, yang merupakan Deputi Program Desain Grafis di Politeknik Multimedia Nusantara, di kantor KPU RI, Jumat.

SULU dan SURA digambarkan menampilkan wajah tersenyum disertai bendera Indonesia di pipi. Kemudian, mengenakan baju berwarna putih dengan logo KPU di tengahnya.

Salah satu tangan maskot itu memegang paku pencoblosan, sedangkan tangan lainnya mengacungkan jari kelingking berwarna ungu tanda sudah memberikan suara.

Baca juga: Menkominfo Sebut KPU Harus Serius Perhatikan Pertahanan Serangan Siber, Singgung Penetration Test

Secara filosofis, kicauan burung jalak bali yang terkenal ini melambangkan suara pemilih. Mimik muka yang didesain belia dianggap mewakilkan Pemilu 2024 yang akan didominasi pemilih generasi muda.

Dewan juri juga menilai bahwa SULU dan SURA mudah dimodifikasi menggunakan baju adat masing-masing daerah.

Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, August Mellaz berharap agar maskot ini dapat membantu meningkatkan partisipasi publik dalam Pemilu 2024.

"Maskot ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenal, mengingat, dan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 mendatang," kata Mellaz, Jumat.

Baca juga: 3 KPU Kabupaten/Kota Dilaporkan ke DKPP soal Dugaan Gratifikasi dan Rangkap Jabatan