Panitia Khusus (Pansus) Kemanusian DPR Papua (DPRP) mendorong enam prajurit TNI yang menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan disertai mutilasi empat warga Nduga dijerat hukuman mati.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus Kemanusiaan DPRP, Namantus Gwijangge, menyikapi pernyataan Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa, yang menyebut enam anak buahnya dihukum maksimal.

Namantus mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Panglima TNI dalam menyikapinya kasus ini. Kendati demikian, dirinya mengingatkan, keluarga korban mau para pelaku dihukum mati, bukan hukuman maksimal.

"Dari kejadian ini, kami salut untuk pimpinan TNI, dalam hal ini Panglima TNI, Pak Jenderal Andika Perkasa. Tindakan dia tegas, pernyataan dia tegas. Yang kami sesalkan dari pernyataan terakhirnya ini, pasal yang dikenakan kepada para pelaku itu tidak jelas, hanya meminta hukum maksimal," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/11).

Berdasarkan fakta-fakta yang dikumpulkan Pansus DPRP, ungkap Namantus, seharusnya pelaku dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ini juga sesuai permintaan keluarga korban.

"Kalau cuma maksimal, maksimal apa, gitu? Harus pasal yang jelas. Nah, pasal yang diminta keluarga adalah karena ini pembunuhan berencana dan dimutilasi, maka minta pasal maksimalnya adalah Pasal 340, hukuman mati. Nah, ini yang kami dorong," tuturnya.

Selain hukuman mati, Pansus DPRP juga mendorong pengadilan koneksitas untuk penyelesaian perkara. Alasannya, mekanisme peradilan yang dijalankan saat ini keliru, di mana pelaku TNI diproses di peradilan militer, sedangkan pelaku warga sipil di peradilan umum. 

Diketahui, proses peradilan untuk Mayor Inf HFD dkk berlangsung di Pengadilan Militer Makassar, Sulawesi Selatan, dan Pengadilan Militer Jayapura, Papua. Sementara itu, para pelaku warga sipil diadili di Pengadilan Negeri (PN) Mimika, Papua.