Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamana Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dinilai tak berjalan optimal. Sebab, peredaran produk rokok masih merajalela dan prevalensi konsumsi rokok di Tanah Air masih tinggi.

Dalam diskusi daring bertajuk Peredaran Produk Tembakau Tanpa Kendali: Rapor Merah 2022 Pemerintahan Jokowi-Amin, Jumat (25/11/2022), dipaparkan bahwa prevalensi perokok Indonesia secara total berada di angka 33,8%. Sementara prevalensi perokok pemula, yakni di rentang usia 10-18 tahun, ada di level 9,1%.

Angka itu masih jauh dari spirit Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang membidik angka prevalensi perokok pemula menjadi 8,7% pada 2024.

Baca Juga: Rokok dan G20: Ajang yang Kontradiktif dengan Kebanggaan yang Digaungkan

Menurut Adviser Indonesia Institute for Social Development (IISD) Sudibyo Markus, instrumen-instrumen dalam PP 109/2012 tak diimbangi dengan harmonisasi kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya, termasuk terhadap perbedaan pendapat dalam menyikapi instrumen-instrumen tersebut.

Awalnya, untuk mempercepat proses revisi PP 109/2012, Kementerian Kesehatan RI diharapkan kembali mengajukan Izin Prakarsa ke Presiden Jokowi pada 2022. Namun, wacana ini tak terealisasi hingga detik ini.

"Proses pengharmonisasian kebijakan tidak berjalan dengan baik. Kebijakan-kebijakan yang mengatur [PP 109/2012] di atasnya itu lemah. Fungsi kenegaraan tidak berjalan dengan baik," kata dia.

Dalam hal ini, ia menyoroti peran Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Negara. Seharusnya, Jokowi dapat mengakomodasi diskusi antara kementerian/lembaga untuk mengatasi persoalan rokok. Namun, Sudibyo tak melihat usaha itu pada sikap Jokowi.

"Di sinilah kita melihat ketidakharmonisan masalah rokok, seolah-olah negeri ini tidak bertuan," ujar Sudibyo.

Malah, dia berpendapat Jokowi seolah seperti petugas partai yang disetir oleh perintah-perintah oligarki dan pengusaha. "Dia [Jokowi] tidak tampil sebagai negarawan, tapi sebagai petugas partai. Itulah lingkaran setan yang kita hadapi."

"Harusnya, pemimpin negara tau bahwa dia tidak harus membebek pada keinginan rakyat, tapi harus berani tegas mengambil sikap soal apa yang harus dilakukan rakyat," pungkasnya.

Baca Juga: Meski Premi Turun, Imbal Hasil Investasi Asuransi Jiwa Terus Melaju Positif