Ketua DPR RI Puan Maharani dan PM Kamboja Hun Sen. (Foto: Humas DPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima tongkat estafet kepemimpinan parlemen Indonesia di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dari Kamboja. DPR RI menjadi presidensi dalam forum parlemen negara-negara Asia Tenggara itu untuk tahun 2023.

Penyerahan presidensi forum Parlemen ASEAN tersebut digelar dalam penutupan Sidang Umum AIPA ke-43 yang diselenggarakan di Hotel Shoka, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (24/11). Selain memegang presidensi, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 tahun depan.

Dalam penyerahan Presidensi AIPA, Puan secara simbolis menerima palu sidang dari Presiden National Assembly Kamboja, Heng Samrin. Pemberian palu itu menandakan keketuaan DPR RI di forum Parlemen ASEAN.

Kepresidenan DPR RI di AIPA akan dilaksanakan dalam kerangka kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Adapun agenda kekuataan Indonesia tahun 2023 adalah ‘ASEAN Matters: Epicentrum of Growth’.

“Indonesia siap melanjutkan agenda AIPA 2022 di bawah kepemimpinan Kamboja. Agenda Indonesia untuk AIPA pada tahun 2023 akan menjadi agenda yang ambisius, inklusif, dan berorientasi pada aksi,” kata Puan saat menyampaikan pidato usai penyerahan Presidensi AIPA.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini lalu mengucapkan selamat kepada Majelis Nasional dan Senat Kerajaan Kamboja yang telah berhasil menyelenggarakan Sidang Umum AIPA ke-43. Menurut Puan, pertemuan ini sekali lagi menunjukkan komitmen kuat parlemen anggota ASEAN untuk mendukung kerja AIPA.

“Saat ini, dunia sedang menghadapi krisis multi dimensi. Saat kita secara kolektif bekerja untuk pulih dari pandemi, kita juga dihadapkan pada meningkatnya ketegangan geopolitik, inflasi yang tinggi, serta krisis pangan dan energi,” sebutnya.

“Tak hanya itu, dampak perubahan iklim semakin mengancam. Namun, karena kita dituntut untuk berdiri bersama, kita melihat meningkatnya fragmentasi dan polarisasi di dunia,” imbuh Puan.

Asia Tenggara pun disebut tengah dihadapkan pada berbagai ancaman terhadap stabilitas kawasan, seperti kembalinya persaingan kekuatan besar, gangguan rantai pasokan, dan tantangan arsitektur kawasan. Oleh karena itu, kata Puan, Agenda AIPA 2023 akan menyoroti pentingnya menjaga persatuan ASEAN di tengah berbagai krisis global.

“Untuk mewujudkannya, kita perlu membangun satu visi bersama (shared vision) dalam mengelola tata dunia global dan regional untuk menciptakan satu dunia untuk semua, one earth for all,” tegas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan menilai, tata dunia global perlu didukung oleh tata kelola regional. Ia menyatakan, agenda AIPA 2023 harus dapat meneguhkan kepatuhan pada hukum internasional dan Piagam PBB.

“Selain itu, AIPA perlu mendorong dialog dan diplomasi, dan meninggalkan cara kekerasan, dalam menyelesaikan perbedaan. Kita harus membangun mutual understanding, mutual respect, dan mutual trust diantara negara-negara di kawasan,” papar Puan.

“Asia Tenggara harus menjadi contoh (lead by example) dalam mengembangkan kerja sama regional,” imbuhnya.

Menurut Puan, untuk mewujudkan visi bersama tersebut parlemen negara anggota ASEAN juga harus ikut aktif mempromosikan demokrasi, serta menciptakan perdamaian, dan kemakmuran. Ia menegaskan parlemen harus berkontribusi menyiapkan Asia Tenggara dalam mencegah terjadinya krisis di masa depan.

“Untuk hal itu semua, DPR RI berkomitmen untuk mempertahankan sentralitas ASEAN, dalam menghadapi dinamika geopolitik di kawasan,” ucap Puan.

Sebagai Ketua AIPA tahun 2023, DPR RI mengajak parlemen anggota AIPA untuk bekerja sama mengatasi berbagai tantangan global. Asia Tenggara, disebut Puan, harus menjadi contoh dalam membina kerja sama regional sebagai katalis untuk membangun stabilitas, kemajuan ekonomi, dan proses pemulihan.

“Dalam menyikapi ancaman perubahan iklim, kita harus meninggalkan paradigma `tumbuh sekarang, bersihkan nanti`,” jelasnya.

Puan juga menekankan pentingnya kolaborasi di tengah meningkatnya fragmentasi dan polarisasi di dunia. Apalagi beberapa pihak mengkhawatirkan kembalinya perang dingin (cold war) karena meningkatnya persaingan kekuatan besar di dunia.

“Parlemen juga harus membantu mempersiapkan kawasan dalam mencegah krisis di masa depan di Asia Tenggara,” ujar Puan.

Untuk itu, DPR RI berkomitmen untuk menjaga sentralitas ASEAN di tengah dinamika geopolitik kawasan. Puan yakin Parlemen ASEAN dapat membangun visi bersama tentang Asia Tenggara yang damai dan sejahtera.

“Sebagai Ketua AIPA tahun 2023, saya ingin mengajak semua anggota parlemen AIPA untuk bekerja sama menghadapi tantangan kita bersama,” tuturnya.

“Bersama-sama, kita akan memberikan kontribusi yang nyata dan bermanfaat bagi orang-orang yang kita layani,” imbuh Puan.

Dalam konferensi pers bersama Ketua Parlemen Kamboja usai penutupan Sidang Umum AIPA ke-43, Puan kembali menyatakan agenda AIPA 2023 akan menekankan pada pentingnya menjaga soliditas ASEAN di tengah berbagai krisis global. 

“Saya berharap dapat menyambut Anda semua di Indonesia pada tahun 2023. Terima kasih Kamboja, dan sampai jumpa di Indonesia tahun depan,” kata Puan.

Bilateral Meeting dengan Ketua Parlemen Kamboja

Setelah acara Sidang Umum AIPA ke-43 selesai, Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden National Assembly Kamboja, Heng Samrin. Sekali lagi, ia menyampaikan selamat atas keberhasilan Kamboja dalam keketuaannya di AIPA ke-43. 

“Dan juga terima kasih atas fasilitasinya bagi Delegasi Indonesia, selama berada di Phnom Penh dalam rangka mengikuti Sidang Umum AIPA yang ke-43,” ucap Puan.

Mantan Menko PMK ini pun mengungkapkan rasa senangnya bisa melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Kamboja untuk membahas masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Puan berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama Indonesia dengan Kamboja.

“Parlemen merupakan institusi yang esensial dalam mendukung terciptanya demokrasi. Saat ini diperlukan sinergi antara pemerintah dan parlemen dalam mengatasi berbagai tantangan global, yang  semakin kompleks untuk ditangani oleh pemerintah sendiri,” ujarnya.

Puan pun menilai diperlukan adanya peningkatan kerja sama antara DPR RI dengan Majelis Nasional Kamboja. Sebab kerja sama antar parlemen disebut harus terus didorong saat dunia menghadapi krisis multi dimensi.

“Parlemen harus berkontribusi menjadi bagian dari solusi permasalahan global,” ungkap Puan.

Dalam pertemuan dengan Ketua Parlemen Kamboja, Puan didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Gilang Dhielafararez, serta Anggota BKSAP Irene Yusiana Roba Putri dan Mardani Ali Sera. Selain dengan Ketua Majelis Nasional Heng Samrin, Puan juga sebelumnya melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Sen.