MerahPutih.com - Masyarakat disebut memiliki penilaian berbeda terkait kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama menjalankan roda pemerintahan. Ada yang puas namun ada juga yang belum merasakan kepuasan akan kinerja Jokowi.

Hal ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terhadap responden.

Baca Juga:

Dukungan Jokowi di Pilpres 2024 Tak Banyak Pengaruhi Publik

Tingkat kepuasan responden terhadap presiden Joko Widodo mencapai 74 persen. Kemudian, yang tidak puas 23,8 persen sedangkan yang tidak menjawab 2 persen.

"Mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Jokowi sebagai Presiden," ujar peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, Rabu, (23/11).

Hasil lainnya, LSI Denny JA menemukan bahwa responden menganggap Presiden Jokowi adalah yang paling berjasa atas daya tahan ekonomi rumah tangga dan nasional.

Dalam survei LSI Denny JA, Presiden Jokowi mendapat perolehan 30,4 persen. Kemudian, disusul Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 22,7 persen, Menteri Keuangan Sri Mulyani 21,6 persen, dan tokoh lainnya 10 persen.

Adjie menjelaskan dari hasil survei soal persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, para responden optimis tahun depan akan lebih baik dari sekarang.

Baca Juga:

Kepuasan Publik atas Kinerja Jokowi Naik 5 Persen dalam 2 Bulan

Berikut hasil surveinya :

Persepsi masyarakat terkait Ekonomi rumah tangga 2023 VS 2022

- Lebih baik / Jauh lebih baik 60 persen

- Tidak Ada Perubahan 16,8 persen

- Jauh lebih buruk 7,9 persen

- Tidak jawab 15 persen

Persepsi masyarakat terkait Ekonomi Nasional 2023 VS 2022

- Lebih baik / Jauh lebih baik 51 persen

- Tidak ada perubahan 19 persen

- Lebih buruk / Jauh lebih buruk 14,3 persen

- Tidak jawab 15,7 persen

Survei dilakukan pada 10-19 Oktober 2022 ini menggunakan metodologi multistage random sampling.

Ada 1.200 responden yang diwawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Margin of error dari survei ini ± 2,9 persen. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Kirim Nama Pengganti Panglima TNI Andika ke DPR