AKURAT.CO Presiden Joko Widodo disebut-sebut segera mengirimkan surpres terkait pengganti Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, ke DPR dalam waktu dekat.

Berdasarkan informasi yang berkembang, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Yudo Margono dikabarkan menjadi calon terkuat.

Jika benar, artinya jabatan Panglima TNI nantinya akan diemban oleh matra Angkatan Laut. Stabilitas TNI juga dirasa terjaga karena semua angkatan mendapat kesempatan yang sama.

Lantas siapakah sosok Laksamana Yudo Margono?

Dilansir dari berbagai sumber, Yudo Margono menjabat sebagai KSAL sejak 20 Mei 2020 setelah sebelumnya menduduki posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I. 

Pria kelahiran 1965 itu merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) Angkatan ke-XXXIII/1988. Pada tahun itu juga ia secara resmi mengawali karir di dunia militer dengan dipercaya sebagai Asisten Perwira Divisi (Aspadiv) Senjata Artileri Rudal di KRI YNS 332.

Prestasi Yudo Margono semakin mentereng ketika ditugaskan menjadi Kadep Ops KRI Ki Hajar Dewantara 364 dan Palaksa KRI Fatahillah 361. Posisi tersebut melambungkan nama Yudo Margono karena keberhasilannya mengemban tanggung jawab. Mulai dari pengusiran kapal asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Kepulauan Riau, pemulangan WNI dari Wuhan hingga memimpin operasi penanganan pasien Corona di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Jakarta.

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Viada Hafid, mengungkapkan bahwa pihaknya mengenal semua bakal kandidat calon pengganti Andika Perkasa. 

Namun politisi Partai Golkar itu belum mau menyebut siapa nama yang diusulkan pemerintah. 

"Siapapun dari kepala staf saat ini kami sudah kenal rekam jejaknya," katanya.

Menurut Meutya, nama semua kepala staf berpeluang menjadi Panglima TNI. Untuk itu, Komisi I akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Panglima TNI segera setelah supres diterima. 

Dia menambahkan, kemungkinan fit and proper test akan dilakukan sebelum masa sidang berakhir.

"Kita punya waktu paling lama sebelum masa sidang berakhir 16 Desember 2022," tutup Meutya.